Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan isyarat bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Gedung Putih paling cepat pekan depan. Pertemuan ini diprediksi akan menjadi kunjungan perdana Netanyahu sejak dimulainya eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Trump mengungkapkan kepada media Axios bahwa inisiatif pertemuan tersebut datang langsung dari pihak Netanyahu.
Spekulasi mengenai waktu pertemuan ini muncul di tengah jadwal padat sang Presiden. Trump diperkirakan akan menerima kunjungan tersebut setelah kepulangannya dari KTT NATO yang akan diselenggarakan di Ankara, Turki, pada tanggal 7 dan 8 Juli mendatang. Pertemuan ini menjadi sorotan utama karena terjadi di tengah dinamika hubungan yang tampak kurang harmonis antara kedua pemimpin negara tersebut.
Ketegangan antara Trump dan Netanyahu mencuat ke permukaan publik akibat perbedaan pandangan strategis mengenai upaya gencatan senjata dengan Iran. Selain itu, Trump secara terbuka melontarkan kritik terhadap serangan Israel di Lebanon, yang dinilai dapat menggagalkan negosiasi perdamaian yang sedang diupayakan. Meskipun demikian, Trump berusaha meredam rumor keretakan hubungan dengan menegaskan otoritas kepemimpinannya dalam aliansi ini.
Dalam sebuah wawancara singkat, Trump menepis anggapan adanya perpecahan serius di antara mereka. Dengan gaya khasnya, ia menyatakan bahwa hubungan keduanya berjalan dengan baik, seraya menegaskan posisinya sebagai pihak yang memegang kendali dalam hubungan bilateral tersebut. Pernyataan ini dipandang sebagai upaya untuk menunjukkan dominasi AS di hadapan sekutu utamanya di Timur Tengah.
Hubungan AS dan Israel sendiri memiliki sejarah panjang sebagai sekutu strategis. Sejak 1948, Washington telah menjadi penyokong utama bagi Tel Aviv, termasuk melalui paket bantuan militer bernilai miliaran dolar. Namun, keterlibatan AS dalam perang melawan Iran saat ini telah memicu perdebatan domestik yang sengit, terutama setelah adanya laporan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan dilakukan tanpa persetujuan Kongres AS.
Sentimen publik di Amerika Serikat terhadap kebijakan luar negeri Trump pun mulai menunjukkan tren negatif. Berdasarkan jajak pendapat terbaru dari Universitas Quinnipiac, mayoritas pemilih AS merasa bahwa perang melawan Iran tidak memberikan manfaat nyata bagi negara. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu mendatang, di mana kebijakan luar negeri yang agresif kini menjadi sorotan tajam para pemilih di dalam negeri.