Pemerintah Kota Bontang kini tengah mengintensifkan transformasi digital guna mewujudkan kota cerdas yang lebih tangguh dan adaptif. Langkah ini diambil menyusul partisipasi aktif dalam Forum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 yang diselenggarakan di Medan pada awal Juli 2026. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh kepala dinas Kominfo se-Indonesia untuk menyamakan persepsi terkait arah digitalisasi birokrasi nasional.
Kepala Dinas Kominfo Kota Bontang, Andi Hasanuddin Akmal, menegaskan bahwa transformasi digital di tingkat daerah tidak boleh sekadar menjadi pajangan seremonial. Menurutnya, media sosial dan kanal digital instansi pemerintah harus berevolusi menjadi instrumen analisis berbasis data yang tajam. Hal ini krusial agar setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Dalam paparannya, Andi menekankan pentingnya aspek keamanan, interoperabilitas, dan keberlanjutan dalam membangun ekosistem digital. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta penerapan kebijakan Komdigi menjadi fondasi utama dalam mengintegrasikan layanan publik yang lebih inklusif. Ia menyoroti bahwa program seperti perlindungan sosial digital dan pendampingan smart city adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
Salah satu instrumen yang disoroti adalah Analisis Media Sosial (AMS) sebagai alat untuk memetakan opini publik secara digital. Namun, Andi mengakui bahwa pemanfaatan AMS masih menghadapi tantangan struktural dan kepemimpinan. Seringkali, hasil analisis data hanya berakhir sebagai laporan rutin di tingkat staf tanpa adanya tindak lanjut atau perubahan kebijakan yang signifikan dari para pemangku kepentingan.
Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bontang berkomitmen untuk melakukan langkah konkret, salah satunya dengan melembagakan fungsi analitik AMS melalui mandat formal. Langkah ini bertujuan agar hasil analisis data dapat terintegrasi langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis. Selain itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme respons isu, batas waktu tindak lanjut, dan evaluasi dampak akan segera diterapkan.
Terakhir, Andi menambahkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kepemimpinan berbasis data. Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diperkuat melalui forum reguler untuk membahas integrasi data hasil AMS. Dengan menjadikan hasil analisis sebagai agenda tetap dalam rapat pimpinan, diharapkan tata kelola pemerintahan di Bontang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data yang valid.