Pemerintah Hong Kong secara resmi meluncurkan konsultasi publik terkait reformasi hukum seksual yang komprehensif. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap praktik eksploitasi seksual yang dilakukan oleh kelompok kultus, serta perilaku menyimpang dalam kegiatan perpeloncoan di lingkungan kampus. Otoritas setempat menekankan bahwa tindakan yang melibatkan paksaan atau tipu daya kini akan dipandang sebagai pelanggaran pidana yang serius.
Sekretaris Keamanan Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, dalam pertemuan panel Dewan Legislatif, menegaskan bahwa pemerintah akan memperluas yurisdiksi hukum untuk menjangkau pelaku yang melakukan penipuan di wilayah Hong Kong. Meskipun tindakan seksual itu sendiri terjadi di luar negeri, jika proses perekrutan atau tipu dayanya dilakukan di dalam wilayah Hong Kong, maka pelaku tetap dapat diproses secara hukum. Hal ini menjadi peringatan keras bagi kelompok yang sering berkedok ajaran spiritual atau "pengubahan nasib" untuk menjerat korban.
Salah satu fokus utama dalam reformasi hukum ini adalah pengenalan definisi hukum baru mengenai persetujuan (consent) dalam tindakan seksual. Pemerintah berencana memperketat aturan agar setiap tindakan seksual yang didasari atas tipu muslihat atau manipulasi dapat dikategorikan sebagai tindakan tanpa persetujuan. Dengan aturan ini, korban yang terjebak dalam situasi eksploitatif akan lebih terlindungi secara hukum karena sifat atau tujuan dari tindakan seksual tersebut dianggap tidak sah sejak awal.
Selain isu kultus, reformasi ini juga menyasar budaya orientasi kampus yang belakangan ini sering diwarnai oleh permainan sugestif dan pelecehan seksual. Pihak otoritas menyatakan bahwa perilaku yang merendahkan martabat manusia dalam lingkungan pendidikan tidak akan ditoleransi lagi. Langkah hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mahasiswa dan masyarakat umum di Hong Kong.
Biro Keamanan Hong Kong telah membuka akses bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat melalui proses konsultasi publik yang berlangsung selama satu bulan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif hingga batas waktu 5 Agustus. Partisipasi publik ini diharapkan dapat memperkuat kerangka regulasi agar lebih relevan dengan tantangan sosial yang berkembang saat ini di tengah masyarakat.
Secara keseluruhan, inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah Hong Kong dalam memodernisasi hukum pidana guna melindungi warga dari berbagai bentuk eksploitasi seksual yang kian kompleks. Dengan mengintegrasikan aspek hukum internasional dan kebutuhan lokal, diharapkan reformasi ini dapat menjadi standar baru dalam penegakan hukum seksual yang lebih adil dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat di Hong Kong.