Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ekspor satu pintu yang diimplementasikan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola serta meningkatkan daya saing komoditas sumber daya alam (SDA) nasional di pasar global.
Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, dalam keterangannya di Jakarta, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan terobosan penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, perbaikan sistem tata kelola menjadi kunci utama agar komoditas strategis Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan terukur di mata dunia internasional.
Kebijakan ini secara resmi bersandar pada Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis Indonesia. Regulasi tersebut menetapkan bahwa sistem ekspor satu pintu akan mulai berlaku efektif per 1 Juni 2026, dengan target operasional penuh pada 1 Januari 2027 mendatang.
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah ditunjuk sebagai BUMN yang mengelola ekspor ini. Pada fase awal implementasi, fokus utama kebijakan mencakup tiga komoditas unggulan nasional, yakni batu bara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan paduan besi (ferro aloy). INSA berharap pemilihan komoditas ini dapat menjadi percontohan bagi komoditas lainnya di masa depan.
Meski menyambut baik inisiatif pemerintah, INSA memberikan catatan penting agar implementasi di lapangan tetap memberikan ruang bagi sektor swasta nasional untuk terus berkembang. Carmelita menekankan bahwa peran BUMN Ekspor harus difokuskan pada fungsi sebagai agen pembangunan bangsa yang mengutamakan kemaslahatan ekonomi nasional, bukan sekadar mengejar profitabilitas perusahaan.
Lebih lanjut, INSA berharap sinergi antara BUMN dan sektor swasta dapat terbangun dengan harmonis. Melalui kemitraan yang transparan, kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat sektor strategis, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan ekonomi nasional secara inklusif di seluruh wilayah Indonesia.