Sebanyak 32 negara anggota NATO dijadwalkan akan berkumpul di Ankara, Turki, minggu ini untuk menghadiri pertemuan puncak tahunan. Agenda utama pertemuan ini diprediksi akan didominasi oleh upaya menjaga perdamaian yang rapuh di Ukraina serta stabilitas di Timur Tengah, sehingga menempatkan isu kawasan Indo-Pasifik di posisi prioritas yang lebih rendah.
Para analis keamanan internasional menilai bahwa eskalasi konflik di Ukraina dan Iran, ditambah dengan desakan Amerika Serikat agar sekutu Eropa meningkatkan anggaran pertahanan, akan menyita perhatian besar. Hal ini secara otomatis dapat mengurangi ruang diskusi mengenai kerja sama aliansi dengan mitra di Indo-Pasifik, meskipun Sekretaris Jenderal NATO telah berulang kali memberikan peringatan keras terkait hubungan strategis antara China dan Rusia.
Pertemuan yang berlangsung pada 7-8 Juli di Ankara ini menjadi momen bersejarah bagi Turki karena menjadi tuan rumah KTT NATO pertama sejak tahun 2004 di Istanbul. Lokasi ini dipilih di tengah dinamika geopolitik yang menuntut perhatian serius dari seluruh pemimpin negara anggota aliansi transatlantik tersebut.
KTT ini dipandang sebagai ujian nyata bagi persatuan aliansi transatlantik, terutama di tengah keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran. Meskipun saat ini situasi sedang dalam masa gencatan senjata setelah penandatanganan nota kesepahaman bulan lalu, ketegangan di balik layar diperkirakan masih akan terasa kuat selama diskusi berlangsung.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebelumnya sering melontarkan kritik pedas terhadap NATO dengan menyebut aliansi tersebut sebagai macan kertas. Ketegangan ini memuncak pada bulan Maret lalu, setelah negara-negara anggota menolak mendukung upaya perang Washington di Timur Tengah atau membantu pembukaan kembali Selat Hormuz. Dampak dari gesekan diplomatik ini terlihat nyata dengan pengumuman penarikan sekitar 5.000 pasukan AS dari Jerman pada bulan Mei lalu.
Di Ankara, para pemimpin NATO akan berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan kemajuan konkret terkait target anggaran pertahanan yang disepakati tahun lalu di Den Haag. Berdasarkan kesepakatan yang didorong oleh pemerintahan Trump untuk meningkatkan pembagian beban keamanan, setiap anggota telah berkomitmen untuk menaikkan anggaran pertahanan mereka hingga mencapai 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2035 mendatang.