Pekerja di Kanada saat ini menghadapi tantangan serius terkait privasi di tempat kerja setelah TD Bank, lembaga keuangan terbesar kedua di negara tersebut, mulai menerapkan perangkat lunak pemantauan aktivitas karyawan. Penggunaan software bernama WorkiQ ini dirancang untuk melacak durasi waktu yang dihabiskan karyawan pada peramban internet, aplikasi obrolan internal, hingga platform rapat daring. Langkah ini memicu kekhawatiran luas di kalangan staf mengenai batasan antara produktivitas dan privasi pribadi.
Para ahli hukum di Kanada menyoroti bahwa perlindungan hukum bagi karyawan terkait pengawasan di tempat kerja masih sangat lemah jika dibandingkan dengan standar di Uni Eropa. Di Eropa, privasi dianggap sebagai hak fundamental di mana perusahaan diwajibkan untuk memberikan justifikasi yang kuat sebelum menerapkan alat pemantauan. Sebaliknya, di Kanada, belum ada regulasi ketat yang secara eksplisit melarang atau membatasi pengumpulan data aktivitas karyawan selama perusahaan bersikap transparan mengenai tujuannya.
Banyak karyawan TD Bank mengungkapkan kegelisahan mereka secara anonim di media sosial. Mereka khawatir bahwa data yang dikumpulkan dapat disalahgunakan untuk micromanagement, dasar pertimbangan PHK, atau bahkan menggantikan peran manusia dengan kecerdasan buatan (AI). Ketakutan akan peningkatan tekanan kerja dan evaluasi kinerja yang tidak adil menjadi poin utama yang disuarakan oleh para staf yang merasa diawasi setiap detiknya.
Brent Arnold, mitra di firma hukum INQ Law yang berbasis di Toronto, menjelaskan bahwa secara hukum, perusahaan memang memiliki ruang untuk memantau produktivitas selama mereka memberikan informasi yang jelas di awal. Namun, masalah muncul ketika data yang dikumpulkan untuk tujuan efisiensi alur kerja kemudian dialihkan fungsinya untuk penilaian kinerja individu atau dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan yang memadai.
Situasi serupa juga terjadi di Amerika Serikat, di mana perusahaan besar seperti Meta sempat menuai protes keras dari karyawannya karena rencana pengumpulan data gerakan mouse dan ketikan untuk keperluan pelatihan AI. Meskipun Meta akhirnya menarik kembali kebijakan tersebut, insiden ini menunjukkan adanya tren global di mana perusahaan teknologi dan perbankan semakin agresif dalam memantau tenaga kerja jarak jauh mereka dengan dalih efisiensi dan kesejahteraan.
Pemerintah Kanada sebenarnya sedang mengupayakan pembaruan undang-undang privasi melalui rancangan undang-undang yang mengadopsi prinsip dari General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Namun, pakar hukum dari University of Ottawa, Michael Geist, memperingatkan bahwa draf regulasi tersebut belum mencakup aturan spesifik mengenai pengawasan elektronik di lingkungan kerja. Hal ini menyisakan celah hukum yang signifikan bagi para pekerja di masa depan.