JOHOR BAHRU: Isu rasial yang selama ini cenderung tidak menonjol dalam dinamika politik di Johor, kini kembali mengemuka menjelang pemilihan umum negara bagian pada 11 Juli mendatang. Fenomena ini telah mengubah peta persaingan untuk memperebutkan suara dari komunitas etnis Tionghoa di sejumlah daerah pemilihan krusial. Para analis politik mencatat bahwa perdebatan nasional mengenai isu-isu sensitif bagi warga keturunan Tionghoa, dipadukan dengan kampanye berbasis ras oleh berbagai partai politik, telah menjadikan blok pemilih ini sebagai salah satu kelompok yang paling diperebutkan di Johor.
Meski retorika rasial diprediksi tidak akan mengubah lanskap suara secara menyeluruh di semua komunitas, para pengamat menilai bahwa narasi ini dapat menjadi penentu kemenangan di daerah pemilihan campuran maupun wilayah dengan mayoritas pemilih Tionghoa. Secara demografis, Johor mencerminkan komposisi nasional Malaysia dengan sekitar 60 persen Melayu, 30 persen Tionghoa, dan 10 persen kelompok lainnya. Namun, etnis Tionghoa menjadi kelompok pemilih terbesar di setidaknya 12 dari 56 kursi di negara bagian tersebut, yang sebagian besar terletak di kawasan perkotaan.
Ketegangan politik ini terlihat jelas di Johor Jaya, di mana koalisi Pakatan Harapan (PH) berupaya mempertahankan kursi yang telah mereka kuasai selama tiga periode berturut-turut. Kandidat dari partai DAP, Lee Wern Yiing, menyatakan bahwa kampanye kali ini jauh lebih sarat dengan pesan-pesan bernuansa rasial dibandingkan pemilihan sebelumnya. Ia menyoroti penyebaran gambar hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI) di media sosial yang menggambarkan perempuan etnis Tionghoa pendukung PH mengenakan hijab dengan cara yang tidak pantas.
Gambar hasil rekayasa digital tersebut diduga disebarkan oleh mantan anggota dewan lokal dari Malaysian Chinese Association (MCA), partai yang merupakan bagian dari koalisi Barisan Nasional (BN). Pimpinan DAP, Teo Nie Ching, secara tegas mengutuk tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya sistematis untuk mendiskreditkan koalisi PH di mata pemilih. Menurut Teo, taktik kotor seperti ini bertujuan untuk memecah belah dukungan dengan mengeksploitasi sensitivitas budaya dan agama demi kepentingan politik praktis.
Lee Wern Yiing, yang merupakan calon pendatang baru di dunia politik, mengecam keras taktik tersebut dan mendesak para aktor politik untuk kembali pada debat kebijakan yang substantif. Menurutnya, kontestasi pemilu seharusnya berfokus pada solusi bagi kesejahteraan rakyat, bukan pada penggunaan taktik yang merendahkan martabat perempuan dan memicu polarisasi antar ras. Di daerah pemilihan Johor Jaya sendiri, persaingan menjadi semakin sengit dengan hadirnya kandidat dari MCA, Parti Bersama Malaysia, serta calon independen.
Situasi ini memberikan gambaran bagaimana teknologi digital, termasuk konten AI, kini mulai dimanfaatkan sebagai senjata dalam kampanye politik untuk menyebarkan disinformasi. Dengan wilayah seperti Perling, Stulang, Puteri Wangsa, dan Skudai yang memiliki konsentrasi pemilih Tionghoa yang tinggi, dinamika di Johor menjadi barometer penting bagi stabilitas politik di Malaysia. Para pemilih kini dihadapkan pada tantangan besar untuk membedakan antara informasi faktual dan kampanye hitam yang dirancang untuk memanipulasi opini publik.