Pekan ini menandai tonggak sejarah yang suram bagi Jalur Gaza, yakni 1.000 hari sejak dimulainya konflik bersenjata yang menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan bahwa lebih dari 90 persen infrastruktur di wilayah itu telah hancur total akibat serangan berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza per 6 Juli, jumlah korban jiwa kumulatif sejak Oktober 2023 telah mencapai 73.098 orang, dengan 1.072 kematian tercatat sejak periode gencatan senjata Oktober lalu.
Kekerasan terus berlanjut tanpa henti meski peringatan 1.000 hari telah dicapai. Laporan lapangan menyebutkan bahwa serangan drone Israel di dekat stasiun al-Hilu pada 1 Juli menewaskan sedikitnya tiga warga Palestina. Dalam 48 jam berikutnya, tujuh warga lainnya dilaporkan tewas, termasuk seorang anak di persimpangan Shujayea dan Tareq Sabah, seorang anak berusia 10 tahun di dekat Khan Younis. Wilayah kemanusiaan al-Mawasi juga terus menjadi sasaran serangan udara.
Krisis kemanusiaan semakin diperparah dengan lumpuhnya akses medis. Para pasien dan warga yang terluka menggelar aksi protes di depan Rumah Sakit al-Shifa, mendesak Israel untuk mencabut blokade evakuasi medis. Otoritas kesehatan Gaza mencatat terdapat lebih dari 20.000 warga yang sangat membutuhkan perawatan di luar negeri namun tertahan akibat penutupan perlintasan Rafah.
Di sisi lain, kondisi Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, Dr. Hussam Abu Safiya, dilaporkan memburuk drastis setelah lebih dari 555 hari dalam tahanan Israel. Putranya, Elyas Abu Safiya, mengungkapkan bahwa ayahnya mengalami kesulitan bernapas dan berbicara, dengan tanda-tanda fisik yang menunjukkan adanya penyiksaan berat. Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang telah menyerukan pembebasan segera bagi Dr. Abu Safiya, menilai penahanannya sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
Perubahan besar dalam peta politik Gaza mulai terlihat dengan adanya sinyal formal transfer otoritas. Di Siprus, perwakilan dari Board of Peace yang didukung Amerika Serikat, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, melakukan pertemuan untuk membahas rencana rekonstruksi Gaza. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang didorong oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakhiri perang dan menata ulang tata kelola wilayah tersebut.
Sebagai tindak lanjut, pemerintahan yang dijalankan Hamas di Gaza secara resmi mengumumkan pengunduran diri mereka. Otoritas akan dialihkan kepada komite teknokrat yang ditunjuk oleh Board of Peace. Ali Shath, kepala Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang baru, menyatakan bahwa pihaknya siap mengambil tanggung jawab penuh untuk menjalankan pemerintahan transisi di tengah upaya rekonstruksi yang akan datang.