Tim gabungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dan Polresta Sidoarjo membongkar praktik penyalahgunaan data pribadi yang diotaki warga negara asing. Sebanyak 15 orang asal China dan Vietnam diamankan setelah terbukti mengumpulkan identitas warga Indonesia melalui penawaran kerja palsu. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat pada 30 Juni 2026 terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Kabupaten Sidoarjo.
Penyidik mengamankan tiga warga China terlebih dahulu di Sidoarjo. Salah satu dari mereka, berinisial LGC, gagal menunjukkan dokumen perjalanan saat diperiksa petugas. LGC lantas mengantar tim Inteldakim ke kediamannya di Kota Batu. Di sana, petugas menemukan sembilan paspor milik warga Vietnam tersimpan dalam satu tas bersama paspor LGC.
LGC mengaku paspor tersebut milik rekan-rekannya yang berada di sebuah vila tak jauh dari rumahnya. Penggerebekan pun berlanjut ke vila tersebut. Sembilan warga Vietnam ditemukan sedang melakukan aktivitas mencurigakan tanpa menguasai dokumen keimigrasian karena paspor mereka dikendalikan LGC sebagai koordinator kelompok. Jaringan ini terstruktur dengan memisahkan fisik dokumen dari pemiliknya guna mempersulit pelacakan otoritas.
Total kini 15 WNA telah ditahan, terdiri atas lima warga China dan 10 warga Vietnam. Operasi tersebut juga menjerat lima warga negara Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan sindikat tersebut. Barang bukti berupa belasan paspor, puluhan telepon genggam, laptop, hingga komputer turut disita untuk kepentingan penyidikan.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing membeberkan modus operandi yang digunakan sindikat ini. Mereka memanfaatkan ketertarikan pencari kerja dengan membuka lowongan bagi admin. Pelamar diminta menyerahkan data pribadi lengkap dengan dalih keperluan administrasi perusahaan.
Skema penipuan berbalut lowongan kerja ini menunjukkan evolusi ancaman siber yang kini menyasar lapisan paling dasar dari keamanan finansial warga. Data pribadi tidak lagi sekadar dibobol melalui peretasan teknis, melainkan dikumpulkan secara sukarela oleh korban yang terjebak iming-iming pekerjaan. Hal ini memicu kerentanan sistem perbankan nasional karena rekening ilegal dapat dipakai untuk mencuci uang atau mendanai kejahatan lintas negara.
Masyarakat Indonesia, khususnya para pencari kerja di daerah aglomerasi seperti Jawa Timur, menjadi sasaran empuk. Korban berinisial DFA telah melaporkan kehilangan kendali atas identitasnya setelah pelaku membuka rekening bank atas namanya. Praktik serupa berpotensi meluas ke platform digital lain jika regulator tidak segera mengetatkan verifikasi biometrik dan kepemilikan rekening.
Berbeda dengan kasus pembobolan database perusahaan yang kerap terjadi, sindikat ini memanfaatkan celah regulasi pendaftaran rekening yang masih mengandalkan kelengkapan dokumen fisik. Di era ekonomi digital, keamanan tidak lagi bertumpu pada kertas, melainkan integrasi data secara langsung dengan pusat identitas kependudukan. Kejadian ini mengingatkan pentingnya reformasi sistem verifikasi nasabah agar tidak mudah dibajak pihak asing.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Agus Winarto menegaskan pengawasan WNA merupakan fungsi krusial menjaga ketertiban masyarakat. Ia memaparkan bahwa para pelaku dikenakan sanksi karena tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian saat diminta petugas. Pihaknya kini mendetensi seluruh WNA untuk pemeriksaan keimigrasian lebih lanjut.
Christian Tobing menambahkan, setelah rekening berhasil dibuat, korban langsung terputus aksesnya. Pelaku membuka rekening di berbagai bank, namun korban tidak dapat menguasai dan mengakses karena pelaku telah mengganti password dan email, ujar Christian. Kegiatan ilegal ini telah berjalan sejak awal tahun 2025 dan terus dikembangkan untuk mengungkap tindak pidana lain.
Penyidik menjerat para pelaku dengan Pasal 67 ayat (1) juncto Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ancaman hukuman pidana penjara dan denda bakal dihadapi seluruh tersangka. Koordinasi antarlembaga akan diperkuat guna memastikan tidak ada jaringan serupa yang bersembunyi di kawasan wisata lain di Indonesia.
Tren eksploitasi lowongan kerja palsu oleh sindikat internasional diprediksi meningkat seiring melambatnya ekonomi global. Modus penguasaan paspor oleh koordinator menunjukkan tingginya tingkat profesionalisme kelompok kejahatan transnasional. Pemerintah daerah dan otoritas imigrasi harus meningkatkan patroli di perumahan eksklusif dan vila yang kerap disewa jangka pendek oleh WNA tanpa izin usaha.