Fibrilasi atrium (AFib) atau detak jantung tidak teratur semakin merajalela di Asia-Pasifik seiring penuaan populasi dan melonjaknya faktor risiko kardiovaskular seperti hipertensi, obesitas, dan diabetes. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko stroke dan gagal jantung, tapi juga merusak kualitas hidup pasien — dari penurunan energi, ketidakmampuan bekerja, hingga beban emosional yang berat. Di tengah gejolak ini, laporan terbaru Boston Scientific berjudul "PFA in APAC, from Promise to Practice" menyoroti harapan baru berupa ablasi medan pulsa (PFA) sebagai alternatif prosedur yang lebih cepat dan aman.
PFA menggunakan pulsa listrik singkat untuk menargetkan jaringan jantung yang menyebabkan ritme abnormal, berbeda dengan ablasi konvensional yang memanfaatkan panas (radiofrekuensi) atau dingin (krioblas). Bukti klinis menunjukkan efektivitas PFA setara dengan ablasi termal pada pasien AFib paroksismal, dengan waktu prosedur lebih singkat dan keunggulan keamanan berkat dampak minimal pada jaringan sekitar. Para elektrofisiolog — dokter spesialis ritme jantung — di Australia, China, Jepang, dan Korea Selatan yang disurvei dalam laporan ini mengidentifikasi potensi PFA untuk integrasi klinis yang lebih mudah dan kepuasan pasien yang lebih tinggi.
Angka survei mengungkap ketegangan menarik: 92 persen elektrofisiolog memperkirakan PFA akan menjadi pendekatan ablasi favorit mereka dalam dua tahun, namun hanya 26 persen yang melaporkan PFA menyumbang lebih dari separuh kasus ablasi AFib mereka saat ini. Kesenjangan ini mencerminkan realita di lapangan: keyakinan pada inovasi tidak otomatis menerjemahkan akses bagi pasien yang memerlukannya. Dr Ahmed Abdelaal, Chief Medical Officer Boston Scientific untuk Asia-Pasifik, menegaskan bahwa diagnosis lebih awal, rujukan tepat waktu, dan kesiapan sistem kesehatan harus berjalan beriringan.
Masalah waktu jadi tema berulang. Sebanyak 81 persen responden menyatakan pasien biasanya dirujuk untuk ablasi hanya setelah mengalami rekurensi AFib berulang kali. Lebih parah, 83 persen mengakui kurang dari separuh pasien AFib yang memenuhi syarat dirujuk untuk ablasi dalam setahun sejak diagnosis. Padahal bukti yang dikutip laporan menunjukkan jarak waktu diagnosis ke ablasi yang lebih pendek — idealnya dalam setahun — berkorelasi dengan keberhasilan prosedur lebih tinggi dan risiko rekurensi lebih rendah. "Pesan kuncinya: diagnosa lebih awal, rujuk dengan tepat, dan intervensi pada waktunya," ujar Dr Abdelaal.
Hambatan akses tidak berhenti pada keterlambatan rujukan. Kapasitas tenaga kerja, kesiapan infrastruktur, skema reimburse, dan ketersediaan tim klinis terlatih juga menentukan apakah inovasi bisa sampai ke pasien saat paling efektif. Dr Abdelaal menambahkan, klinisi garis depan memegang peran vital karena mereka memahami praktik alur perawatan di lapangan. Perspektif mereka membantu menilai apakah sebuah inovasi benar-benar bernilai dan apa yang dibutuhkan agar sampai ke pasien.
Di Indonesia, AFib sendiri sudah menjadi beban kesehatan signifikan. Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi penyakit jantung naik dari 0,5 persen (2013) ke 1,5 persen, dan AFib menjadi aritmia paling umum di rumah sakit rujukan nasional. Rumah Sakit Jantung Nasional Harapan Kita dan sejumlah RS besar di Jakarta, Surabaya, serta Medan telah mulai mengadopsi ablasi kateter, namun PFA masih relatif baru. Hingga awal 2024, sistem kateter PFA seperti Farapulse (Boston Scientific) baru mulai masuk ke sejumlah pusat aritmia terpilih di Indonesia, dan cakupannya masih terbatas pada fasilitas dengan elektrofisiolog terlatih serta dukungan infrastruktur elektrofisiologi lengkap.
Biaya prosedur ablasi di Indonesia — yang bisa mencapai ratusan juta hingga lebih dari miliar rupiah terguna kompleksitas dan rumah sakit — tetap jadi hambatan besar bagi pasien non-JKN atau yang tidak memiliki asuransi swasta komprehensif. Meskipun JKN menutupi ablasi kateter untuk indikasi tertentu, alur persetujuan dan ketersediaan alat di rumah sakit jaringan seringkali menambah waktu tunggu. Hal ini memperparah kesenjangan "diagnosis-rujukan-intervensi" yang disoroti laporan Boston Scientific.
Sisi positifnya, kemitraan antara vendor perangkat medis, rumah sakit pendidikan, dan asosiasi dokter seperti PERKI (Perkumpulan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia) dan InaHRS (Indonesian Heart Rhythm Society) telah mulai menggelar pelatihan ablasi lanjutan, termasuk PFA. Program proktoring dan *hands-on workshop* di beberapa RS rujukan nasional bertujuw mempercepat kurva pembelajaran elektrofisiolog muda. Jika didukung kebijakan reimburse yang adaptif dan investasi infrastruktur merata, Indonesia punya peluang melompat generasi teknologi — dari ablasi termal konvensional ke PFA — tanpa terjebak dalam siklus adopsi lambat yang dialami negara maju.
Policymaker dan *payer* pun harus bergerak. Model pembayaran berbasis nilai (*value-based reimbursement*) yang mempertimbangkan *outcome* jangka panjang, pengalaman pasien, dan efisiensi sistem — bukan sekadar biaya prosedur per *episode* — bisa mendorong adopsi teknologi yang terbukti mengurangi rehospitalisasi dan rekurensi. Di sisi lain, penguatan *referral pathway* dari dokter primer, internis, hingga kardiolog umum ke elektrofisiolog kritis untuk memastikan pasien tidak "terjebak" pada terapi obat lama saat ablasi sudah jadi opsi klasifikasi I dalam pedoman internasional.
Boston Scientific menegaskan peran mereka sebagai pendukung generasi bukti, fasilitator dialog, dan mitra komunitas elektrofisiologi untuk memahami kebutuhan tak terpenuhi dan solusi praktis. Berbagi temuan laporan ini hanyalah langkah awal; aksi kolektif dari klinisi, sistem kesehatan, pembuat kebijakan, dan *payer* yang akan menentukan apakah pasien AFib di seluruh Asia-Pasifik — termasuk Indonesia — benar-benar merasakan manfaat kemajuan perawatan. Bagi jutaan penderita detak jantung tidak teratur di wilayah ini, waktu tidak bisa ditunggu.