Memasuki peringatan 29 tahun kembalinya Hong Kong ke bawah pemerintahan Tiongkok, kota ini tengah menghadapi fase transformasi ekonomi yang signifikan. Pemerintah setempat telah meluncurkan berbagai inisiatif ambisius, termasuk proyek pengembangan Northern Metropolis yang digadang-gadang akan menjadi pusat pertumbuhan masa depan. Namun, di balik rencana besar tersebut, terdapat kesenjangan yang mencolok antara target pembangunan pemerintah dengan realitas yang dihadapi oleh warga kelas bawah.
Salah satu potret nyata dari ketimpangan ini adalah kehidupan Molly Lam, seorang pekerja restoran berusia 60-an yang tinggal di perumahan umum di Tsuen Wan. Di tengah narasi pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pasar saham yang bergairah, Lam justru hidup dalam kecemasan konstan akan kehilangan pekerjaannya. Dengan penghasilan sebesar HK$12.000 per bulan, ia merasa bahwa kebijakan ekonomi makro yang digemborkan pemerintah tidak memberikan perlindungan nyata bagi pekerja berkeahlian rendah seperti dirinya.
Bagi masyarakat kelas pekerja, indikator keberhasilan ekonomi seperti tingkat pengangguran yang rendah atau pertumbuhan PDB seringkali terasa sangat jauh dari keseharian mereka. Lam menyatakan bahwa fokus pemerintah pada industri teknologi tinggi dan sektor bernilai tambah tinggi justru mengabaikan kebutuhan dasar akan jaring pengaman sosial bagi tenaga kerja sektor jasa tradisional. Ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat bawah menjadi tantangan besar dalam narasi transformasi ekonomi Hong Kong.
Sementara itu, di sektor ritel dan kuliner, para pelaku usaha juga merasakan tekanan yang tidak kalah berat. Celeste Yeung, salah satu pendiri restoran Time To Gold di North Point, mengungkapkan bahwa kondisi bisnis saat ini justru terasa lebih sulit dibandingkan masa pandemi COVID-19. Penurunan daya beli masyarakat dan pergeseran pola konsumsi menjadi tantangan eksistensial bagi para pengusaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi kota tersebut.
Kesenjangan ini memicu pertanyaan mendasar mengenai arah pembangunan Hong Kong ke depan. Apakah ambisi untuk menjadi pusat inovasi teknologi global dapat berjalan selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan bagi pekerja kelas menengah ke bawah? Tanpa adanya kebijakan inklusif yang menyentuh akar permasalahan ekonomi rumah tangga, pembangunan infrastruktur megah berisiko hanya akan memperlebar jurang sosial yang ada.
Sebagai bagian dari seri dua bagian mengenai ekonomi Hong Kong, laporan ini menyoroti bahwa transformasi ekonomi tidak hanya soal angka di atas kertas, tetapi juga tentang keberlanjutan hidup warganya. Pemerintah Hong Kong kini dituntut untuk menyeimbangkan ambisi pertumbuhan global dengan stabilitas sosial di dalam negeri agar pembangunan yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elit industri.