Pemerintah Malaysia kembali menerapkan kebijakan subsidi diesel dengan skema yang lebih terkontrol. Langkah ini diambil sebagai respons mendesak untuk menambal kebocoran anggaran akibat maraknya penyelundupan bahan bakar serta penyalahgunaan oleh warga asing yang selama ini menikmati harga subsidi.
Mulai 1 Juli, harga diesel di Semenanjung Malaysia akan diturunkan menjadi RM2,10 per liter dari harga pasar saat ini sebesar RM4,07 per liter. Namun, kebijakan ini tidak lagi bersifat umum. Hanya warga negara Malaysia yang berhak mendapatkan harga subsidi tersebut, dengan syarat verifikasi kartu identitas nasional dan batasan kuota bulanan sebanyak 200 liter.
Analis politik dari Viewfinder Global Affairs, Adib Zalkapli, menilai bahwa penggunaan mekanisme kontrol melalui data penduduk merupakan langkah strategis. Sistem ini mirip dengan kebijakan subsidi RON95 yang telah memberikan pemerintah data pola penggunaan yang lebih akurat, sehingga pihak berwenang dapat lebih efektif dalam menindak praktik penyelundupan dan kebocoran subsidi.
Menteri Keuangan II Malaysia, Amir Hamzah Azizan, menegaskan bahwa warga negara asing tidak seharusnya menikmati subsidi yang ditujukan untuk rakyat Malaysia. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga RM2 miliar per tahun, yang nantinya akan dikembalikan langsung kepada masyarakat melalui harga bahan bakar yang lebih terjangkau.
Keputusan ini muncul setelah Malaysia menghadapi tekanan fiskal yang berat sepanjang 2023. Pada tahun tersebut, pengeluaran subsidi diesel membengkak hingga RM14,3 miliar dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar RM1,4 miliar. Sebelumnya, siapa pun di Malaysia bisa membeli diesel dengan harga RM2,15 per liter, menjadikannya harga termurah kedua di Asia Tenggara setelah Brunei.
Meski demikian, para ekonom memperingatkan adanya risiko fiskal yang mengintai jika harga minyak global kembali melonjak. Kepala Ekonom Bank Muamalat Malaysia, Mohd Afzanizam Abdul Rashid, menekankan bahwa perbedaan harga yang signifikan dengan negara tetangga masih menjadi pemicu utama penyelundupan. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap distribusi subsidi menjadi kunci keberlanjutan kebijakan ini di masa depan.