Ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas telah mengalihkan perhatian dunia kepada risiko langsung pertempuran di Timur Tengah. Di balik rentetan kekerasan dan ketidakpastian yang dialami warga sipil, terdapat sebuah kebenaran struktural yang kerap terabaikan: ketergantungan global pada bahan bakar fossil membuat gejolak di satu wilayah langsung menjalar menjadi krisis ekonomi di belahan dunia lain.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa transisi menuju energi terbarukan terdesentralisasi bukan sekadar upaya penyelamatan iklim. Kini, langkah tersebut berubah menjadi kebutuhan mutlak bagi keamanan dan ketahanan ekonomi suatu negara. Setiap kenaikan harga minyak akibat konflik internasional langsung menekan dompet rumah tangga hingga rantai pasok industri.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat bahwa konflik di Timur Tengah mendorong laju inflasi dan melemahkan pertumbuhan global. Harga energi yang melonjak terus menerus membebani sektor transportasi, tagihan listrik, serta harga barang konsumsi sehari-hari. Dampaknya meluas dengan cepat melampaui batas wilayah konflik.
Pemerintah di setidaknya 46 negara telah mengambil langkah darurat untuk melindungi rumah tangga dan pelaku usaha dari tingginya biaya bahan bakar. Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, serta Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak, gas, dan pupuk memperparah ketidakamanan pangan. WFP memperkirakan 45 juta orang terancam masuk ke jurang kelaparan akut akibat tekanan ini.
Fenomena yang disebut sebagai fossilflation atau inflasi akibat sistem energi berbasis fossil ini terbukti menguntungkan segelintir korporasi raksasa. Analisis berdasarkan data Rystad Energy mengungkap bahwa 100 perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia meraup keuntungan luar biasa mencapai lebih dari 30 juta dolar AS per jam selama bulan pertama perang. Volatilitas harga justru menjadi mesin profit bagi industri yang sama yang menciptakan kerentanan sistemik.
Bagi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, penutupan Selat Hormuz telah mendongkrak biaya bahan bakar serta memicu tekanan inflasi pada anggaran rumah tangga. Sebagai negara dengan konsumsi energi yang terus meningkat dan bergantung pada impor minyak mentah, Indonesia sangat rentan terhadap guncangan pasar global. Kenaikan harga energi internasional langsung berdampak pada biaya transportasi logistik domestik hingga harga pangan di pasar tradisional.
Di sisi lain, potensi energi terbarukan terdesentralisasi seperti panel surya atap, baterai penyimpanan, dan bus listrik menawarkan tameng perlindungan. Infrastruktur lokal tersebut tidak mungkin diblokade, dijatuhi sanksi, atau terjebak dalam garis tembak konflik internasional. Pengembangan teknologi ini di tingkat komunitas secara langsung memutus rantai ketergantungan terhadap pasar bahan bakar yang mudah bergejolak.
Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi untuk mendorong pembangkit listrik surya atap (PLTS Atap), namun penetrasinya masih tertinggal dibandingkan kebutuhan ketahanan energi nasional. Tanpa akselerasi nyata, masyarakat Indonesia akan terus terjebak dalam siklus fossilflation yang dipicu oleh krisis di belahan bumi lain. Transformasi sistem energi menjadi krusial agar tagihan listrik rumah tangga tidak lagi bergantung pada geopolitik Timur Tengah.
Direktur Eksekutif Greenpeace International dalam pandangannya menegaskan bahwa semakin tinggi ketergantungan sebuah ekonomi pada fossil, semakin besar paparan terhadap disrupsi di luar batas negaranya. Sebaliknya, setiap penambahan kapasitas energi terbarukan di level lokal akan meredam koneksi antara krisis internasional dan beban biaya hidup warga. Ia menyebut pola industri fossil sebagai sebuah playbook yang memanfaatkan kekacauan untuk mendesak pencabutan regulasi lingkungan demi mendapatkan izin pengeboran baru.
Krisis yang seharusnya menjadi pelajaran tentang mahalnya ketergantungan fossil justru dipakai oleh korporasi untuk membenarkan pendalaman sistem yang sama. Mereka menuntut subsidi publik lebih besar, percepatan persetujuan proyek, dan pelonggaran perlindungan lingkungan. Siklus ini memaksa masyarakat untuk ikut mensubsidi kekuatan yang secara struktural merusak stabilitas ekonomi mereka sendiri.
Kendati konflik militer saat ini berpotensi mereda dan Selat Hormuz kembali dibuka, risiko mendasar tetap mengintai. Gangguan berikutnya bisa bermula dari konfrontasi geopolitik lain, kendala pasokan, atau bencana cuaca ekstrem yang memperparah krisis iklim. Selama ekonomi masih mengandalkan bahan bakar yang diperdagangkan melalui pasar global rentan, rumah tangga akan tetap menjadi sandera kekuatan di luar kendalinya.
Oleh karena itu, arah pembicaraan global tidak boleh berhenti pada gencatan senjata atau pergerakan harga minyak jangka pendek. Negara yang berinvestasi cepat pada sistem energi terbarukan terdesentralisasi akan terlindung dari guncangan masa depan. Transisi energi adalah investasi strategis untuk membangun masa depan yang damai, aman, dan kebal terhadap fluktuasi geopolitik dunia.