Andy Burnham resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Inggris menggantikan Keir Starmer setelah melalui audiensi formal dengan Raja Charles di Istana Buckingham pada Senin (20/7). Penunjukan ini menandai babak baru bagi politik Inggris yang dalam satu dekade terakhir terus berganti kepemimpinan. Burnham, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Manchester, menerima mandat untuk membentuk pemerintahan baru dengan komitmen membawa perubahan ekonomi yang lebih konkret bagi masyarakat kelas pekerja.
Dalam pidato perdananya, Burnham menegaskan niatnya untuk mengakhiri kelelahan politik yang dirasakan rakyat Inggris. Ia menawarkan model ekonomi yang ia sebut sebagai 'sosialisme ramah bisnis', sebuah pendekatan yang berusaha menyeimbangkan investasi dengan keadilan sosial. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk keluar dari jebakan pertumbuhan rendah yang menghantui Inggris sejak era 1980-an.
Perjalanan Burnham menuju kursi nomor satu di Downing Street tidaklah instan. Sebelum dikenal sebagai 'Raja Utara', ia meniti karier sebagai anggota parlemen dan memegang posisi menteri senior di bawah pemerintahan Tony Blair dan Gordon Brown. Kegagalannya dalam dua kali pencalonan pemimpin Partai Buruh pada 2010 dan 2015 justru menjadi titik balik. Ia memilih keluar dari pusat politik Westminster untuk membangun basis kekuatan di wilayah Manchester.
Keberhasilannya memenangkan tiga pemilu wali kota berturut-turut di Manchester memperkuat citranya sebagai pemimpin yang merakyat. Ia dikenal karena keberaniannya menentang kebijakan pemerintah pusat, seperti saat berselisih dengan Boris Johnson terkait pendanaan lockdown selama pandemi Covid-19. Konfrontasi tersebut memperkokoh reputasinya sebagai pembela otonomi daerah yang vokal dan pragmatis.
Satu perbedaan mencolok antara Burnham dan pendahulunya terletak pada sikap terhadap konflik di Jalur Gaza. Burnham menyatakan bahwa pemerintah Inggris di bawah Starmer kurang tegas dalam merespons agresi Israel. Ia berjanji akan memberikan tekanan lebih besar kepada Tel Aviv. Pandangan ini tentu akan menjadi sorotan dunia internasional, mengingat posisi Inggris sebagai sekutu strategis di kawasan tersebut.
Di balik kebijakan politiknya, Burnham adalah sosok yang memiliki keterikatan emosional kuat dengan dunia olahraga. Sebagai penggemar berat Everton, ia kerap membawa perspektif humanis dalam kebijakan publiknya. Ia pernah memainkan peran penting dalam menuntut keadilan bagi 97 korban tragedi Hillsborough saat menjabat sebagai menteri kebudayaan dan olahraga pada 2009. Dedikasinya dalam isu tersebut menunjukkan karakter kepemimpinan yang berpihak pada korban dan transparansi.
Analisis Tony Travers dari London School of Economics menyebutkan bahwa keunggulan utama Burnham terletak pada kemampuannya berkomunikasi. Publik Inggris merasa lebih terhubung dengannya karena ia tidak menampilkan citra politisi yang kaku atau terobsesi dengan kekuasaan. Gaya komunikasi yang luwes ini menjadi aset berharga di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi politik.
Namun, tantangan besar menanti di depan mata. Kritik terhadapnya sebagai 'bunglon politik' muncul seiring dengan perubahan posisinya pada isu imigrasi dan hubungan Inggris dengan Uni Eropa. Burnham yang dulunya pro-Uni Eropa kini harus menavigasi realitas pasca-Brexit dengan kebijakan yang lebih moderat, bahkan cenderung memperketat kontrol migrasi legal untuk meredam sentimen nasionalis.
Bagi Indonesia, pergantian kepemimpinan di Inggris memberikan sinyal penting terkait dinamika kebijakan luar negeri. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, perubahan arah politik Inggris—terutama terkait isu kemanusiaan dan perdagangan—dapat memengaruhi posisi tawar Inggris dalam forum multilateral. Indonesia yang kerap menuntut keadilan bagi Palestina akan memperhatikan bagaimana retorika Burnham diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di PBB.
Secara ekonomi, pendekatan 'sosialisme ramah bisnis' yang diusung Burnham bisa menjadi model menarik bagi negara berkembang. Fokusnya pada perencanaan jangka panjang dan investasi transportasi serta perumahan adalah isu yang juga menjadi prioritas pembangunan di banyak daerah di Indonesia. Jika berhasil, model Manchesterisme ini mungkin bisa menjadi studi kasus bagi kepala daerah di tanah air untuk mengoptimalkan potensi lokal.
Langkah selanjutnya bagi Burnham adalah membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemimpin populis, melainkan negarawan yang mampu membawa stabilitas. Dengan sisa waktu yang ada, ia harus mampu menyeimbangkan tuntutan sayap kiri partainya dengan kebutuhan pasar global yang menginginkan kepastian ekonomi. Dunia akan menunggu apakah 'Raja Utara' ini mampu menaklukkan kompleksitas politik di London.
Ke depannya, fokus Burnham diprediksi akan tertuju pada pemulihan infrastruktur kesehatan dan perumahan. Jika ia mampu merealisasikan janji-janjinya, Burnham berpotensi memutus siklus pergantian PM yang tidak stabil di Inggris. Keberhasilan atau kegagalannya akan menjadi tolok ukur efektivitas model kepemimpinan regional yang ditarik ke panggung nasional.