Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, secara resmi mengonfirmasi adanya penyesuaian anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran mendatang. Anggaran yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp268 triliun kini dipastikan turun menjadi sekitar Rp174 triliun.
Said menjelaskan bahwa langkah efisiensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan rasionalisasi jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta total target siswa penerima manfaat di seluruh Indonesia. Penyesuaian ini dipandang perlu untuk memastikan alokasi dana negara berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7), Said merinci bahwa penghitungan anggaran tersebut juga telah mengintegrasikan program kesehatan lainnya. Hal ini mencakup penanganan stunting serta pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil, sehingga total pagu yang dialokasikan tidak akan melampaui angka Rp174 triliun.
Sebelumnya, Pemerintah telah melakukan beberapa kali penyesuaian terhadap pagu anggaran program strategis ini. Awalnya, alokasi dalam APBN 2026 direncanakan sebesar Rp335 triliun, yang kemudian dipangkas menjadi Rp268 triliun atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan dana Badan Gizi Nasional (BGN). Fokus utamanya adalah memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat tanpa membebani kas negara secara berlebihan.
Hingga akhir April 2026, realisasi penyaluran dana untuk program ini tercatat telah menyentuh angka Rp75 triliun. Angka tersebut menjangkau sekitar 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 titik SPPG yang telah beroperasi. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi efektivitas distribusi program ini agar target kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan skema pendanaan yang lebih berkelanjutan.