Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) kini tengah memproses hukum dugaan tindak pidana intimidasi yang melibatkan oknum anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) terhadap seorang dokter muda, Eliza Princila Utama Pakaenoni atau yang akrab disapa Dokter Icha. Kasus ini mencuat setelah Dokter Icha ditemukan mengakhiri hidupnya pada Jumat, 26 Juni 2026, yang diduga kuat dipicu oleh tekanan psikologis berat akibat tindakan intimidasi yang diterimanya.
Wakil Direktur PPA & PPO Polda NTT, AKBP Samuel Simbolon, menyatakan bahwa penyidik telah memutuskan untuk menjerat para terduga pelaku dengan Pasal 530 KUHP 2023. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik Direktorat PPA. Pasal tersebut secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atau orang yang bertindak atas nama pejabat dalam melakukan intimidasi atau pemaksaan yang menyebabkan penderitaan mental seseorang.
Dalam ketentuan Pasal 530 KUHP 2023, pelaku yang terbukti melakukan intimidasi dengan tujuan menekan seseorang atas dasar diskriminasi atau paksaan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun. AKBP Samuel menegaskan bahwa penerapan pasal ini merupakan langkah awal, dan tim penyidik akan terus mendalami fakta-fakta lapangan untuk mempertimbangkan penambahan pasal lain guna memastikan keadilan bagi keluarga korban.
Pihak keluarga Dokter Icha melalui perwakilan mereka, Viktor Manbait, telah secara resmi melaporkan kejadian ini ke Polda NTT. Laporan tersebut telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan kini menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Keluarga berharap proses hukum ini berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi para pelaku.
Menanggapi urgensi kasus ini, Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko, telah memerintahkan pembentukan tim investigasi gabungan (joint investigation). Tim ini melibatkan tiga direktorat strategis, yakni Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), serta Direktorat PPA dan PPO, dibantu oleh dua polres setempat. Kolaborasi lintas direktorat ini bertujuan untuk mempercepat pengumpulan bukti dan memperkuat konstruksi hukum kasus tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik luas di Indonesia, terutama terkait perlindungan tenaga kesehatan dari tindakan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan. Polda NTT berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini secara profesional tanpa memandang status jabatan para terduga pelaku. Hingga saat ini, penyidik masih terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan seluruh aspek hukum terpenuhi sebelum melimpahkan berkas perkara ke tahap penuntutan.