Dalam sebuah debat krusial di parlemen Singapura pada Selasa (7/7), para anggota parlemen dari Partai Pekerja (Workers' Party/WP) menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai strategi jangka panjang negara tersebut yang terlalu bertumpu pada proyek infrastruktur transportasi skala besar. Fokus utama diskusi ini mencakup pengembangan Pelabuhan Tuas dan pembangunan Terminal 5 (T5) Bandara Changi yang menelan biaya masif.
Anggota Parlemen dari WP untuk Aljunied, Gerald Giam, menyoroti bahwa ketergantungan berlebihan pada aset fisik dapat mengekspos Singapura pada risiko jangka panjang, terutama di tengah pola perdagangan global yang terus berubah. Ia menekankan bahwa meskipun infrastruktur fisik penting untuk mempertahankan daya saing sebagai hub logistik dunia, model bisnis yang mengandalkan volume transit tradisional kini menghadapi tantangan besar dari dinamika geopolitik.
Giam merujuk pada ancaman proteksionisme dan munculnya rute pelayaran alternatif, seperti Jalur Laut Utara melalui Arktik atau rencana pembangunan kanal di Thailand selatan, yang berpotensi mengalihkan arus lalu lintas maritim dari Singapura. Ia mengingatkan bahwa biaya tetap yang sangat besar untuk perluasan pelabuhan dapat menjadi beban fiskal jika volume pengiriman tidak mencapai target pemerintah di masa depan.
Terkait pengembangan Bandara Changi T5, Giam berpendapat bahwa model 'hub-and-spoke' yang menjadi landasan proyek tersebut mungkin akan terdisrupsi oleh teknologi penerbangan masa depan. Pesawat generasi baru yang lebih efisien dan mampu menempuh jarak lebih jauh dapat membuat konsep transit tradisional menjadi kurang relevan, sehingga kapasitas besar yang dibangun berisiko tidak terpakai secara optimal.
Senada dengan Giam, Associate Professor Jamus Lim dari Sengkang menekankan perlunya kehati-hatian dalam melanjutkan proyek-proyek raksasa tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah tidak menghentikan proyek sepenuhnya, melainkan melakukan pembangunan secara bertahap (tranches). Hal ini dimaksudkan agar kelanjutan pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi global dan kebutuhan riil di masa depan.
Selain membahas infrastruktur fisik, para anggota parlemen WP juga mempertanyakan keputusan strategis masa lalu, seperti penjualan mayoritas saham di perusahaan pelayaran nasional Neptune Orient Lines (NOL) satu dekade lalu. Mereka mendesak pemerintah untuk lebih serius mempertimbangkan pembangunan infrastruktur transportasi digital guna melengkapi aset fisik yang ada, sebagai langkah antisipasi terhadap pergeseran ekonomi digital global yang semakin dominan.