Apple dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) memulai pembicaraan awal untuk menyelesaikan gugatan antitrust yang diajukan pada 2024. Bloomberg News melaporkan perkembangan ini pada Jumat (17/7/2026), meski Reuters belum dapat memverifikasi secara independen isi laporan tersebut.
Pembicaraan tersebut menyasar tuduhan bahwa produsen iPhone itu melanggar undang-undang antitrust melalui praktik bisnis yang mengekang persaingan. Jika kesepakatan tercapai, langkah ini akan menghentikan proses litigasi panjang yang sejak awal membebani citra dan posisi hukum Apple di pasar teknologi global.
Gugatan DOJ terhadap Apple bermula pada 2024 dengan dakwaan bahwa ekosistem perangkat dan layanan Apple sengaja dikunci untuk mencegah kompetitor masuk. Regulator menilai Apple menyalahgunakan posisi dominan di pasar smartphone untuk membatasi pilihan konsumen serta menghambat inovasi pihak ketiga.
Kasus ini menjadi salah satu ujian terbesar bagi Apple dalam sejarah regulasi teknologi AS. Sebelumnya, perusahaan juga menghadapi sejumlah tuntutan serupa di Eropa melalui Undang-Undang Pasar Digital (DMA) yang mewajibkan pembukaan ekosistem bagi pengembang aplikasi pihak ketiga.
Latar belakang gugatan mencerminkan kekhawatiran pembuat kebijakan terhadap konsentrasi kekuatan di tangan segelintir raksasa teknologi. Penutupan ekosistem ala Apple dinilai merugikan pengguna yang tak punya alternatif setara, sekaligus menekan pengembang independen yang bergantung pada App Store.
Bagi industri teknologi Indonesia, kabar ini relevan karena ekosistem Apple cukup diminati kelas menengah perkotaan. Pengguna lokal kerap mengeluhkan biaya langganan dan komisi App Store yang tinggi, meski belum ada gugatan selevel DOJ di dalam negeri.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama ini lebih fokus pada sektor ritel dan telekomunikasi. Namun tren global terhadap pengawasan raksasa teknologi bisa memicu diskusi tentang perlindungan konsumen digital di Tanah Air, terutama soal praktik eksklusif platform asing.
Dampak langsung bagi pengguna Indonesia mungkin belum terasa jika penyelesaian hanya berlaku di wilayah AS. Namun kebijakan yang lahir dari settlement biasanya berlaku global, termasuk pembukaan sistem agar aplikasi pihak ketiga lebih mudah masuk ke perangkat Apple.
Bloomberg menyebut pembicaraan masih berada di tahap awal dan belum menghasilkan kerangka final. Reuters tidak segera mendapat konfirmasi dari Apple maupun DOJ terkait detail negosiasi yang sedang berjalan.
Foto arsip yang dirilis Reuters menunjukkan toko Apple di Paris, Prancis, pada April 2025 dengan logo ikonik perusahaan terpasang di fasade kaca. Gambar itu mengingatkan betapa luasnya jejak fisik Apple di berbagai benua, sekaligus betapa besar sorotan regulator terhadap operasinya.
Ke depan, penyelesaian di luar pengadilan akan menyelamatkan Apple dari risiko sanksi struktural seperti pemisahan bisnis. Di sisi lain, DOJ berpeluang mengklaim kemenangan politik dengan memaksa konsesi tanpa proses persidangan bertahun-tahun.
Jika kesepakatan gagal, persidangan akan berlanjut dan berpotensi mengubah wajah industri smartphone secara permanen. Investor memperhatikan ketat setiap langkah karena putusan antitrust bisa memangkas margin layanan Apple yang selama ini jadi sumber laba paling menggiurkan.