Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan proyeksi terbaru terkait alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027. Berdasarkan kalkulasi terkini, anggaran tersebut diperkirakan akan mengalami penyesuaian menjadi Rp174 triliun. Angka ini mencatatkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun.
Dalam keterangannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Said menjelaskan bahwa estimasi penurunan ini didasarkan pada perhitungan cermat melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, penyesuaian juga dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan setelah melalui proses evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya.
Said menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran ini tidak dimaksudkan untuk mengorbankan kualitas gizi para peserta didik. Sebaliknya, penyesuaian ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program agar lebih akuntabel dan tepat sasaran. Dengan tata kelola yang lebih efisien, kualitas nutrisi yang diterima anak-anak sekolah diharapkan tetap terjaga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Keputusan mengenai angka pasti pendanaan program MBG untuk tahun anggaran berikutnya direncanakan akan difinalisasi pada bulan September mendatang. Hal ini akan berjalan beriringan dengan proses pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai landasan hukum penggunaan dana negara. Pemerintah berkomitmen agar proses penganggaran ini tetap transparan bagi publik.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga mengonfirmasi adanya rencana pengurangan anggaran MBG sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program prioritas nasional tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perhitungan yang lebih detail terkait kebutuhan riil di lapangan.
Senada dengan hal tersebut, pihak Kementerian Keuangan menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penyesuaian anggaran ini. Pemerintah menekankan bahwa proses penataan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan skema pendanaan yang sehat bagi postur APBN nasional.