Pemerintah Bangladesh menyita aset senilai 760 miliar taka atau sekitar 6,2 miliar dolar AS yang terhubung dengan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina, keluarganya, serta sepuluh kelompok bisnis. Penyitaan tersebut diumumkan otoritas setempat pada Rabu (15/7) sebagai bagian dari investigasi atas dugaan penyelewengan kekayaan selama 15 tahun kepemimpinan Hasina.
Unit Intelijen Keuangan Bangladesh (BFIU) mencatat bahwa 570 miliar taka disita di dalam negeri, sementara 190 miliar taka berada di luar negeri. Kepala BFIU, Ikhtiar Mohammad Mamun, menyatakan pihaknya masih mengejar dana yang diduga dialirkan ke luar wilayah Bangladesh. "Kami masih bekerja untuk memulihkan uang yang dicuci ke luar negeri. Kami berharap bisa memberi kabar positif sebelum akhir tahun," ujar Mamun dalam paparan laporan tahunan lembaganya.
Hasina terguling pada 2024 melalui gelombang protes besar yang dipimpin oleh mahasiswa. Ia kemudian melarikan diri ke India pada Agustus tahun yang sama. Sejak itu, pemerintah transisi Bangladesh membuka 98 kasus untuk menyelidiki kekayaan mantan pemimpin tersebut, kerabatnya, dan konglomerasi yang diuntungkan selama rezim otoriter Hasina berkuasa.
Latar belakang penyitaan ini bermula dari kejatuhan politik yang cepat setelah demonstrasi massa menuntut reformasi dan penghentian represi negara. Selama 15 tahun, Hasina memegang kendali dengan tangan besi, dan sejumlah kelompok usaha dikabarkan mendapatkan konsesi serta proyek strategis melalui kedekatan dengan kekuasaan. Tata kelola yang lemah dan lemahnya pengawasan membuat akumulasi aset tidak wajar sulit dilacak hingga rezimnya runtuh.
Pengadilan Bangladesh telah menjatuhkan sejumlah vonis terhadap Hasina secara in absentia, termasuk kasus korupsi terkait pengaturan lahan di kawasan elite Dhaka. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasina sendiri menetap di India dan belum diekstradisi, meski pemerintah Dhaka telah mengajukan permintaan resmi.
Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed menegaskan bahwa ekstradisi tetap menjadi prioritas agar Hasina dapat menghadapi proses hukum. "Vonis akan dilaksanakan. Pengadilan yang akan menentukan apakah ada ruang banding," kata Ahmed. Di sisi lain, Hasina menyatakan niatnya untuk kembali ke Bangladesh sebelum akhir tahun, kendati status hukumnya masih genting.
Bagi Indonesia, peristiwa ini menyajikan cermin atas pentingnya sistem pelacakan transaksi mencurigakan yang tangguh. PPATK di tanah air memiliki mandat serupa dalam mengawasi aliran dana gelap, namun tantangan pencucian uang lintas batas tetap besar. Kasus Bangladesh menunjukkan bahwa tanpa kolaborasi internasional yang erat, aset negara yang hilang sulit dikembalikan.
Dampaknya melampaui politik dalam negeri. Investor asing kerap menyoroti stabilitas hukum dan risiko korupsi saat menanamkan modal di Asia Selatan maupun Tenggara. Jika Bangladesh berhasil memulihkan puluhan miliar dolar, hal itu dapat memberi preseden bahwa rezim yang tumbang tidak otomatis membawa serta kekebalan kekayaan keluarga mereka.
Perbandingan dengan Indonesia cukup relevan. Kasus korupsi kelas kakap di Tanah Air juga kerap menyeret keluarga pejabat dan konglomerat dekat kekuasaan. Namun, recovery rate aset hasil korupsi di Indonesia masih terbatas karena kendala yurisdiksi dan perlindungan hukum di negara tujuan pelarian dana.
Mamun dan jajarannya menekankan bahwa 98 kasus yang dibuka bukan sekadar simbolis. Penyidikan menyasar rantai perusahaan yang diduga menjadi kendaraan penampung dana negara. Fokus utama kini adalah membuka rekening dan aset tidak bergerak di yurisdiksi asing yang selama ini sulit dijangkau.
Proyeksi ke depan, Bangladesh akan mengandalkan tekanan diplomatik kepada India untuk memulangkan Hasina. Keberhasilan ekstradisi akan menentukan apakah vonis mati dan korupsi bisa dieksekusi secara penuh. Sementara itu, pemulihan aset luar negeri diprediksi berlangsung panjang karena bergantung pada perjanjian bantuan hukum timbal balik.
Tren pengetatan regulasi anti pencucian uang di Asia kemungkinan makin nyata. Negara-negara berkembang mulai membangun satuan tugas lintas batas guna mengejar elite yang membawa kekayaan negara ke luar. Bangladesh mungkin menjadi uji coba seberapa jauh sebuah negara pasca-krisis dapat menuntut akuntabilitas ekonomi secara global.