Presiden China Xi Jinping pada Jumat (17/7/2026) menyerukan kerja sama internasional dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan menegaskan bahwa teknologi tersebut tidak boleh dikuasai oleh satu negara saja. Pernyataan ini disampaikan Xi dalam Konferensi Kecerdasan Buatan Dunia (WAIC) di Shanghai, yang menjadi panggung utama bagi Beijing untuk memamerkan kemajuan teknologinya sekaligus mengirimkan sinyal geopolitik tajam kepada Amerika Serikat.
Sehari sebelumnya, China secara resmi membentuk organisasi antarpemerintah baru bernama World Artificial Intelligence Cooperation Organisation (WAICO). Organisasi yang berpusat di Shanghai ini memiliki 29 negara pendiri, termasuk Indonesia, Brazil, Malaysia, Afrika Selatan, Senegal, Rusia, dan Pakistan. Kehadiran Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam acara peluncuran menunjukkan bahwa aliansi ini bukan sekadar inisiatif regional, melainkan upaya China untuk memengaruhi tata kelola AI di tingkat global.
Pembentukan WAICO tidak terlepas dari persaingan sengita antara China dan AS dalam perebutan dominasi teknologi. Kedua negara saling memandang kemajuan lawan sebagai upaya untuk menghambat kepentingan masing-masing. AS telah memberlakukan pembatasan ekspor semikonduktor canggih ke anak perusahaan perusahaan China, sementara Beijing membalas dengan melarang ekspor teknologi serbaguna dan mineral kritis kepada perusahaan AS. Dalam konteks ini, WAICO menjadi instrumen strategis bagi China untuk membentuk koalisi negara-negara yang mendukung visinya tentang tata kelola AI global.
Xi dalam pidatonya menekankan pentingnya pendekatan "berpusat pada manusia" dan memastikan bahwa AI "selalu berada di bawah kendali manusia." Ia juga menyerukan agar konsep keamanan nasional tidak dilebih-lebihkan dalam bidang AI dan menolak praktik yang menempatkan keamanan satu negara di atas negara lain. Pernyataan ini secara tersirat mengkritik kebijakan Washington yang kerap menggunakan alasan keamanan nasional untuk membatasi akses China terhadap teknologi mutakhir.
Secara strategis, China memiliki beberapa keunggulan kompetitif dalam perlombaan AI. Beijing menghasilkan listrik lebih dari dua kali lipat jumlah yang dihasilkan AS, keunggulan yang diperkirakan akan terus meluas berkat investasi agresif negara dalam jaringan energinya. Pasokan listrik yang melimpah dan murah memberikan China keuntungan dalam memenuhi tuntutan energi raksasa dari pusat data AI. China juga mendominasi produksi mineral tanah jarang kritis yang diperlukan untuk pembuatan chip, meskipun masih tertinggal dari AS dalam hal akses terhadap semikonduktor paling mutakhir.
Bagi Indonesia, keanggotaan dalam WAICO membawa implikasi signifikan. Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia memiliki kesempatan untuk ikut membentuk kerangka regulasi AI di tingkat internasional. Hal ini relevan mengingat pemerintah Indonesia saat ini tengah menyusun regulasi AI nasional dan berupaya mempercepat transformasi digital. Keterlibatan aktif dalam aliansi ini bisa menjadi jalan bagi Indonesia untuk memastikan akses terhadap teknologi AI tanpa terjebak dalam rivalitas dua kekuatan besar.
Namun, keanggotaan dalam WAICO juga mengundang pertanyaan tentang posisi geopolitik Indonesia. Bergabung dengan aliansi yang dipimpin China bisa dipersepsikan berbeda dengan kemitraan teknologi Indonesia yang selama ini lebih banyak berorientasi ke Barat. Pemerintah perlu hati-hati menavigasi keseimbangan ini agar tidak mengorbankan kepentingan nasional dalam persaingan besar yang melampaui kepentingan satu negara.
Arindrajit Basu, pakar tata kelola dari lembaga riset Amerika Serikat Carnegie Endowment for International Peace, menilai bahwa China bergerak cepat memanfaatkan kekosongan yang ditinggalkan AS. "Dengan Washington yang semakin mundur dari proses penetapan norma siber dan AI global serta menarik dukungan keuangannya untuk diplomasi siber secara lebih luas, Beijing giat menunjukkan kepemimpinannya," tulis Basu dalam analisisnya. China berharap mendapatkan dukungan dari negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah yang jumlahnya akan membawa bobot di PBB.
Keprihatinan global terhadap penggunaan AI dalam konteks militer dan keamanan mendorong debat tata kelola yang semakin intens. Negara-negara hingga kini masih berjuang menyesuaikan regulasi AI dengan laju perkembangannya yang sangat cepat. Dalam situasi ini, inisiatif China melalui WAICO menempatkan Beijing dalam posisi berpengaruh untuk membentuk kebijakan AI global.
Ke depannya, WAICO berpotensi menjadi forum utama bagi negara-negara anggota untuk menyusun standar dan regulasi AI yang berbeda dari pendekatan yang diusung AS. Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan keanggotaan ini untuk memperkuat ekosistem AI domestik, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur digital, tanpa terjebak dalam logika persaingan geopolitik yang bisa mengorbankan kedaulatan teknologi nasional.