Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi telah memetakan rencana pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) untuk tahun anggaran 2027. Program ini direncanakan akan menyasar 3.246 lokasi di seluruh Indonesia, sebagai upaya berkelanjutan dalam memperkuat ketersediaan fasilitas dasar bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra Rudi Parulian Situmorang, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,7 triliun. Anggaran ini disesuaikan dengan nilai yang sama pada tahun 2026, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pembangunan infrastruktur kerakyatan.
Salah satu dampak signifikan yang diharapkan dari pelaksanaan program IBM ini adalah penyerapan tenaga kerja yang masif. Pemerintah menargetkan proyek ini mampu membuka lapangan kerja bagi sekitar 48.000 orang, yang secara langsung akan menggerakkan roda ekonomi lokal di setiap wilayah pelaksanaan proyek.
Cakupan program IBM tahun 2027 meliputi berbagai sektor krusial, di antaranya penyediaan air minum (Pamsimas) di 906 lokasi, sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) di 823 lokasi, serta sanitasi bagi lembaga pendidikan keagamaan (LPK) di 653 lokasi. Selain itu, terdapat pula pengelolaan sampah melalui TPS 3R di 56 lokasi dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) di 808 lokasi.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang berbasis pada partisipasi masyarakat merupakan langkah strategis. Pendekatan ini dinilai paling efektif untuk menyentuh langsung kebutuhan primer rakyat, sekaligus memastikan bahwa setiap fasilitas yang dibangun tepat sasaran dan memiliki nilai guna yang berkelanjutan bagi komunitas setempat.
Lebih jauh, program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi dalam peningkatan kualitas hidup dan kesehatan lingkungan. Melalui integrasi antara akses air bersih, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pengembangan sarana ekonomi, Kementerian PU berupaya menciptakan ekosistem desa yang lebih mandiri dan sehat, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari tingkat daerah.