Perubahan iklim terus mendorong frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem di seluruh dunia, dengan gelombang panas yang melanda Eropa menjadi contoh terkini. Suhu di beberapa kawasan Eropa melampaui 40 derajat Celsius, menyebabkan peningkatan angka kematian terkait panas dan pertumbuhan permintaan akan solusi adaptasi seperti AC produksi China. Fenomena ini menegaskan kembali urgensi kerja sama iklim global, khususnya antara China dan Uni Eropa (UE) yang merupakan pemain utama dalam tata kelola iklim.
Para ilmuwan menjelaskan bahwa perubahan iklim memperparah fenomena seperti "kubah panas" yang menyebabkan gelombang panas ekstrem. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) turut memperingatkan bahwa penguatan El Niño akan memperbesar peluang terjadinya kekeringan, hujan lebat, dan bencana lainnya di berbagai belahan dunia. Hal ini memperkuat kebutuhan akan aksi kolektif yang lebih tegas.
Wang Lei, profesor di Beijing Normal University, menekankan bahwa cuaca ekstrem tidak mengenal batas negara. Dengan meningkatnya korban jiwa, pesannya jelas: kerja sama global tidak lagi opsional, melainkan keharusan. Dalam konteks mundurnya AS dari Perjanjian Paris, China dan UE muncul sebagai "kekuatan penstabil" yang mampu mengisi kekosongan kepemimpinan dalam tata kelola iklim.
Hubungan China-UE telah lama menjadikan iklim sebagai pilar utama. Pada 2025, para pemimpin kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk memajukan aksi iklim dan transisi hijau. Nicholas Stern dari Grantham Research Institute menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendorong investasi dalam ekonomi rendah karbon dan tahan iklim, serta memperluas pembiayaan untuk negara berkembang.
Stern juga menyoroti peran bank pembangunan multilateral dalam menyediakan pendanaan yang dibutuhkan negara berkembang untuk bertransisi. Kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam aksi iklim harus dijembatani, dan China-UE dapat memimpin upaya ini. Langkah konkret seperti kerja sama dalam standar rendah karbon, energi hidrogen, dan penyimpanan energi menjadi peluang baru.
Zhang Haibin dari Universitas Peking menekankan bahwa Kemitraan Hijau China-UE tidak hanya menguntungkan kedua pihak, tetapi juga menawarkan harapan bagi dunia. Tantangan selanjutnya adalah mengubah konsensus menjadi proyek nyata dengan menghilangkan hambatan kebijakan dan teknologi. Ini membutuhkan dialog dan koordinasi yang kontinu.
Hu Bin dari Tsinghua University menambahkan, meski China dan UE memiliki pendekatan berbeda—China mengintegrasikan iklim dengan pertumbuhan ekonomi, sementara UE mengandalkan pasar karbon—keduanya saling bergantung. Kolaborasi dalam sektor seperti energi terbarukan dan efisiensi energi dapat menjadi motor utama transisi hijau global.
Bagi Indonesia, perkembangan kerja sama iklim China-UE sangat relevan. Sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendorong akses terhadap teknologi hijau dan pendanaan iklim. Dinamika ini juga mempengaruhi kebijakan multilateral yang akan membentuk masa depan aksi iklim global. Keberhasilan transisi hijau di China dan UE dapat menjadi referensi berharga bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam merumuskan strategi mitigasi dan adaptasi yang efektif.