PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), yang merupakan bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan proyek pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WtE). Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Chief Executive Officer Denera, Fadli Rahman, menegaskan bahwa keterlibatan aktif elemen masyarakat sangat krusial dalam implementasi teknologi WtE. Menurutnya, kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah dan pihak lokal tidak hanya menjamin kelancaran operasional, tetapi juga menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan berkelanjutan di setiap fasilitas yang dibangun.
Secara rinci, Danantara Indonesia memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja yang masif untuk mendukung realisasi 33 unit fasilitas Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di seluruh Indonesia. Setiap unit fasilitas diperkirakan menyerap sekitar 500 hingga 1.000 pekerja selama masa konstruksi. Jika diakumulasikan dari tahap pembangunan hingga operasional jangka panjang, total tenaga kerja yang dibutuhkan diprediksi mencapai 130 ribu orang.
Fadli menambahkan bahwa pengelolaan sampah kini bukan sekadar masalah teknis, melainkan isu sosial yang menentukan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanganan sampah, mulai dari tingkat hulu melalui pemilahan mandiri di rumah tangga hingga dukungan terhadap teknologi pengolahan sampah modern di tingkat hilir.
Di sisi lain, Founder Social Investment Indonesia, Jalal, menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan fasilitas WtE dengan edukasi budaya pemilahan sampah. Mengingat karakteristik sampah di Indonesia didominasi oleh bahan organik dengan kadar air tinggi, pemilahan di sumber menjadi syarat mutlak agar teknologi WtE dapat bekerja secara efisien. Tantangan ini menuntut pendekatan yang tidak hanya mengandalkan mesin, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat secara luas.
Lebih lanjut, Jalal menyoroti bahwa partisipasi masyarakat harus bersifat bermakna dan bukan sekadar formalitas perizinan. Warga sekitar perlu dilibatkan sejak perencanaan, mendapatkan transparansi data emisi, serta menikmati manfaat ekonomi dan sosial secara nyata. Tanpa legitimasi sosial yang kuat, keberlangsungan proyek WtE di masa depan akan menghadapi tantangan besar karena kehilangan dukungan dari masyarakat terdampak.