Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan pernyataan terkait proyeksi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2027. Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7), Marwan mengungkapkan bahwa terdapat potensi kenaikan biaya haji dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, jika formulasi perhitungan anggaran masih menggunakan pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, maka kenaikan biaya menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Marwan menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih menantikan usulan resmi terkait rincian biaya dari pihak pemerintah. Meskipun demikian, Komisi VIII DPR RI telah memberikan sinyal pemahaman bahwa kenaikan mungkin akan terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan rasional terkait kondisi ekonomi makro serta dinamika biaya operasional yang terjadi di Arab Saudi sebagai negara penyelenggara.
Salah satu faktor utama yang menjadi pemicu potensi kenaikan ini adalah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketimpangan nilai tukar yang cukup signifikan memberikan tekanan pada anggaran penyelenggaraan haji. Selain itu, kenaikan harga berbagai komoditas dan layanan di Arab Saudi, ditambah dengan adanya beban pajak yang diberlakukan, turut menjadi variabel krusial yang mempengaruhi struktur biaya secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Marwan menegaskan bahwa biaya haji bisa saja dipertahankan agar tidak naik, namun hal tersebut memerlukan terobosan dalam pola perumusan anggaran. Pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan diplomasi yang kuat guna meyakinkan pihak otoritas di Arab Saudi agar dapat menekan biaya penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan kualitas layanan bagi para jamaah Indonesia.
Risiko dari upaya menekan biaya secara paksa, menurut Marwan, adalah penurunan standar pelayanan. Ia menyoroti pentingnya menjaga kualitas konsumsi jamaah agar tetap bercita rasa nusantara. Jika pemerintah memaksakan penurunan biaya tanpa strategi efisiensi yang tepat, maka dikhawatirkan kenyamanan jamaah akan terganggu, yang tentu bukan menjadi pilihan ideal bagi penyelenggaraan ibadah haji.
Sebagai kesimpulan, DPR RI menegaskan bahwa pembahasan biaya haji akan dilakukan secara mendalam melalui Panitia Kerja (Panja) BPIH. Fokus utama nantinya adalah mencari titik keseimbangan antara beban biaya yang ditanggung jamaah dengan tetap mempertahankan standar pelayanan yang layak dan bermartabat bagi seluruh calon jamaah haji dari Indonesia.