Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengalokasikan anggaran pembangunan fasilitas sanitasi komunal di berbagai kawasan padat penduduk. Menurutnya, intervensi pemerintah sangat diperlukan agar pemenuhan kebutuhan dasar warga tidak hanya bergantung pada dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) semata.
Jupiter menekankan bahwa selain infrastruktur berskala besar, aspek sanitasi, keselamatan jalan, dan akses air bersih adalah kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan. Pembangunan Jakarta, menurutnya, harus mencerminkan pemerataan layanan dasar yang menyentuh hingga ke tingkat lingkungan permukiman paling dasar.
Dalam paparannya, ia menyoroti kondisi memprihatinkan di RW 03, Kelurahan Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat. Data menunjukkan bahwa sekitar 120 rumah di wilayah tersebut belum memiliki septic tank yang memadai, sehingga limbah rumah tangga masih dialirkan langsung ke aliran kali. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan visi Jakarta sebagai kota global.
Selain di wilayah Jakarta Barat, masalah serupa juga ditemukan di kawasan Palmerah, Sukabumi Selatan, dan Srengseng. Jupiter menegaskan bahwa masih banyak warga yang belum mendapatkan hak atas sanitasi layak, dan kondisi ini menuntut perhatian serius dari Dinas Sumber Daya Air serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Perbaikan layanan dasar ini diharapkan menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan Jakarta ke depan. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang hanya fokus pada estetika kota namun mengabaikan kesehatan lingkungan warga adalah langkah yang tidak berimbang, sehingga manfaat pembangunan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai penutup, ia mengingatkan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam memetakan titik-titik rawan sanitasi buruk. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit lingkungan, seperti infeksi cacing dan berbagai penyakit menular lainnya yang bersumber dari sanitasi yang tidak higienis di tengah kepadatan penduduk.