Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kini memasuki babak baru. Seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat telah memberikan lampu hijau untuk membawa usulan ini ke tahapan legislasi yang lebih formal. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi I DPRD Jawa Barat melakukan audiensi dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Bandung pada Kamis (2/7) lalu.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat yang mendambakan penguatan identitas budaya. Menurutnya, urgensi perubahan nama ini didasari oleh kekhawatiran akan terkikisnya jati diri suku Sunda di tengah arus modernisasi yang semakin masif. Politikus PKB tersebut menilai bahwa menjaga warisan budaya harus menjadi prioritas agar tidak punah di masa depan.
Namun, Rahmat menekankan bahwa pemberian lampu hijau dari DPRD tidak serta-merta berarti perubahan nama akan segera disahkan. Proses ini baru sebatas membuka ruang bagi aspirasi publik untuk dikaji melalui mekanisme legislasi yang berlaku. DPRD berkomitmen untuk melakukan kajian mendalam serta menyusun naskah akademik sebagai dasar pertimbangan sebelum mengambil keputusan final.
Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan bahwa wacana penggantian nama daerah bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Ia menyebutkan bahwa gagasan ini sudah muncul sejak awal masa kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, DPRD memandang usulan ini memiliki landasan historis yang kuat dan layak untuk diproses secara resmi melalui tahapan kajian yang komprehensif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Terkait aspek pembiayaan, DPRD Jawa Barat menyadari adanya konsekuensi anggaran yang akan timbul jika perubahan nama ini nantinya disetujui. Rahmat memastikan bahwa pemerintah daerah akan menghitung secara cermat setiap kebutuhan dana yang diperlukan. Biaya tersebut nantinya akan dialokasikan melalui belanja daerah dari APBD dengan perencanaan yang transparan dan akuntabel.
Sebagai langkah selanjutnya, pembahasan akan terus dilakukan dengan menunggu arahan dari pimpinan DPRD Jawa Barat serta koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Proses legislasi ini diharapkan dapat menjadi wadah dialog yang konstruktif bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga keputusan akhir yang diambil nantinya benar-benar mencerminkan keinginan kolektif masyarakat Jawa Barat dan memberikan dampak positif bagi pelestarian kebudayaan di masa depan.