Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte-Carpio, tidak menghadiri pembukaan sidang pemakzulannya yang digelar pada hari Senin. Ketidakhadiran ini menempatkan tim kuasa hukumnya di posisi sulit untuk menghadapi serangkaian tuduhan berat yang, jika terbukti, dapat berujung pada pelengseran dari jabatannya, pelarangan permanen dari kancah politik, serta mengubah peta persaingan pemilihan presiden tahun 2028 secara drastis.
Para pakar hukum yang diwawancarai menyatakan bahwa proses pemakzulan ini diperkirakan akan berjalan alot. Meski tuduhan yang dilayangkan sangat serius, mencapai vonis bersalah bukanlah perkara mudah. Pihak jaksa penuntut diwajibkan untuk mengamankan setidaknya 16 suara dari total anggota Senat, atau dua pertiga dari jumlah kursi yang ada. Mengingat dinamika politik di Senat Filipina yang masih cair, hasil akhir dari persidangan ini masih menjadi teka-teki besar.
Dewan Perwakilan Rakyat Filipina secara resmi melakukan pemakzulan terhadap Sara Duterte pada 11 Mei lalu. Ia didakwa melakukan pelanggaran konstitusi 1987 terkait dugaan penyalahgunaan dana rahasia sebesar 612,5 juta peso selama menjabat sebagai Wakil Presiden sekaligus Menteri Pendidikan. Dana tersebut diduga digunakan tanpa transparansi yang memadai, memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat dan parlemen.
Selain masalah dana rahasia, Sara Duterte juga menghadapi tuduhan akumulasi kekayaan yang tidak wajar. Ia dituduh memiliki aset miliaran peso yang tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (SALN). Selain itu, ia diduga gagal melepaskan kepentingan bisnis pribadinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi pejabat publik, yang memperkuat posisi pihak penuntut dalam persidangan ini.
Kasus ini semakin memanas dengan adanya tuduhan suap kepada bawahan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Sara diduga memberikan uang tunai kepada stafnya untuk melanggar prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik ini diduga dilakukan untuk memuluskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan mengabaikan regulasi ketat yang seharusnya dipatuhi oleh instansi pemerintah.
Di luar urusan finansial, tuduhan yang paling mengejutkan adalah ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., istrinya, serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sara diduga telah merencanakan tindakan ekstrem tersebut sebagai bentuk respons jika dirinya mengalami nasib serupa. Tuduhan ini menambah dimensi keamanan nasional yang krusial dalam proses pemakzulan ini, menjadikannya salah satu krisis politik paling serius dalam sejarah modern Filipina.