Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem, secara resmi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera meninjau kembali kebijakan penempatan pasukan non-organik di wilayah Papua. Menurut Theo, pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan terbukti tidak efektif dalam meredam konflik, bahkan justru memperburuk kondisi kemanusiaan di lapangan.
Theo menyoroti bahwa eskalasi konflik yang terjadi akhir-akhir ini telah memicu jatuhnya korban jiwa, meluasnya angka pengungsian penduduk, hingga terganggunya stabilitas sosial. Salah satu insiden yang menjadi perhatian serius adalah tewasnya pilot asal Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, di Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, pada 2 Juli 2026. Penembakan tersebut dilakukan oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Dalam keterangannya, Theo menekankan bahwa penerbangan sipil memegang peranan krusial sebagai urat nadi kehidupan di Papua. Mengingat banyak daerah yang hanya bisa dijangkau melalui jalur udara, pilot sipil bertugas mendistribusikan kebutuhan pokok, tenaga kesehatan, guru, serta obat-obatan. Gangguan terhadap sektor penerbangan sipil secara langsung mengancam hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang memadai.
Lebih lanjut, Theo mengingatkan bahwa berdasarkan hukum humaniter internasional, pilot sipil dan tenaga kemanusiaan lainnya harus dilindungi selama mereka tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Ia menegaskan bahwa menjadikan warga sipil sebagai target serangan merupakan pelanggaran serius yang harus dihentikan demi menjaga martabat kemanusiaan di Tanah Papua.
Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menyatakan bahwa pemerintah bersikap tegas dan tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan. Pihaknya berkomitmen untuk mendorong proses penyelidikan mendalam atas insiden penembakan tersebut, sembari memikirkan langkah strategis untuk memulihkan kembali aktivitas pelayanan masyarakat yang sempat terhambat akibat konflik.
Data riset Project Multatuli tahun 2025 mencatat total sebanyak 83.177 personel gabungan TNI dan Polri bertugas di Papua, yang terdiri dari 56.517 prajurit TNI dan 26.660 personel Polri. Angka yang cukup besar ini menjadi dasar bagi para pegiat kemanusiaan untuk terus mendesak pemerintah agar lebih mengedepankan dialog damai dan pendekatan persuasif daripada sekadar mengandalkan kekuatan militer dalam menyelesaikan akar permasalahan di Papua.