Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi telah mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar $87,6 miliar kepada Kongres. Dana tersebut ditujukan untuk mendanai berbagai keperluan mendesak, termasuk biaya operasional yang berkaitan dengan keterlibatan militer Amerika Serikat dalam perang melawan Iran.
Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran, Russell Vought, telah mengirimkan proposal formal kepada Ketua DPR Mike Johnson dengan desakan agar legislatif segera memproses permintaan tersebut. Vought menekankan urgensi dari pendanaan ini untuk menjaga kesiapan militer serta stabilitas operasional di tengah dinamika konflik yang terus berlangsung di kawasan tersebut.
Mayoritas dana yang diajukan, yakni sekitar $67 miliar, dialokasikan secara khusus bagi Departemen Pertahanan. Anggaran ini mencakup biaya personel militer, peningkatan kesiapan tempur, serta penggantian stok peralatan militer yang terkuras selama operasi berlangsung. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan usulan awal sebesar $200 miliar, besaran ini tetap memicu perdebatan sengit di lingkungan parlemen.
Permohonan anggaran ini muncul hanya satu hari setelah Kongres meloloskan resolusi kekuatan perang yang menuntut Presiden Trump untuk menghentikan aktivitas militer terhadap Iran atau mencari persetujuan resmi dari legislatif. Keputusan ini menunjukkan adanya keretakan internal dalam Partai Republik, di mana sejumlah senator memilih untuk mendukung langkah Partai Demokrat dalam membatasi kekuasaan eksekutif.
Ketegangan memuncak saat pertemuan tertutup antara Presiden Trump dan senator dari Partai Republik. Senator Bill Cassidy secara terbuka menantang argumen Trump, menyatakan bahwa pemerintah belum memberikan transparansi yang memadai kepada rakyat Amerika mengenai tujuan dan durasi perang yang kini telah berjalan selama empat bulan, jauh melampaui estimasi awal empat minggu.
Di sisi lain, oposisi dari Partai Demokrat telah menyatakan penolakan tegas terhadap proposal pendanaan ini. Dengan pemilihan paruh waktu yang semakin dekat dan tingkat dukungan publik terhadap perang yang terus merosot—berdasarkan survei Reuters/Ipsos yang menunjukkan hanya 24 persen responden mendukung biaya perang tersebut—masa depan proposal anggaran ini di Kongres diprediksi akan menghadapi tantangan politik yang sangat berat.