Kelompok kejahatan terorganisir memanfaatkan celah regulasi untuk mencuci miliaran dolar dari hasil kejahatan melalui industri aset kripto. Peringatan tersebut disampaikan oleh FATF, lembaga pengawas keuangan global, pada Kamis (16/7) di Paris berdasarkan tinjauan terbaru soal peran aset virtual dalam kejahatan keuangan ilegal.
Laporan dari FATF mencatat bahwa kejahatan berbasis kripto selama setahun terakhir bertransformasi menjadi lebih kompleks dan saling terhubung. Regulator di berbagai negara, lembaga keuangan, hingga perusahaan kripto menghadapi tantangan berat dalam mendeteksi serta menghentikan aliran dana hasil penipuan investasi dan sindikat scam yang beroperasi di kawasan tertentu.
FATF merupakan organisasi antarpemerintah yang berbasis di Paris dengan mandat utama memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sejak 2019, lembaga ini menerbitkan standar khusus bagi penyedia layanan aset virtual. Tujuannya agar negara anggota memiliki instrumen hukum seragam untuk memantau transaksi digital yang rawan disalahgunakan.
Lonjakan kejahatan kripto terjadi karena adopsi aset digital meluas lebih cepat daripada kecepatan penyusunan aturan. Banyak yurisdiksi masih menyusun kerangka lisensi, sementara pelaku kejahatan sudah menggunakan jaringan lintas batas yang sulit dilacak. Ketimpangan ini menciptakan ruang gelap bagi pencucian uang skala besar.
Kondisi diperparah oleh minimnya sumber daya pengawas di negara berkembang. Mereka kerap kekurangan peralatan pelacakan rantai blok dan tenaga ahli. Alhasil, risiko yang sudah teridentifikasi di atas kertas tidak berujung pada tindakan nyata di lapangan.
Bagi Indonesia, temuan ini relevan mengingat Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan investor kripto domestik melampaui 20 juta orang pada 2024. Sebagian besar merupakan pemilik ritel yang rentan menjadi korban skema ponzi berkedok aset digital. Lemahnya literasi membuat mereka mudah masuk ke platform ilegal.
Di sisi lain, Bank Indonesia dan Bappebti telah membatasi perdagangan aset kripto sebagai komoditas, bukan alat bayar. Namun, peredaran stablecoin di luar ekosistem resmi tetap mungkin terjadi melalui aplikasi asing. Ini membuka risiko dana warga Indonesia mengalir ke jaringan kriminal transnasional.
Dampak langsung bagi pengguna lokal adalah potensi kerugian tanpa jalur pemulihan. Berbeda dengan perbankan, transaksi on-chain bersifat final. Jika dana masuk ke dompet sindikat, otoritas sulit membekunya tanpa kerja sama penyedia global.
Laporan FATF menyebut peningkatan kepatuhan secara global. Per April 2026, sebanyak 51 dari 149 yurisdiksi yang dievaluasi dinilai “largely compliant” dengan standar kripto FATF, naik dari 29 persen menjadi 34 persen tahun sebelumnya. Meski demikian, kesenjangan besar masih ada dalam mengubah penilaian risiko menjadi langkah konkret.
Satu temuan krusial adalah meningkatnya penggunaan stablecoin oleh aktor ilegal. Beberapa jaringan kriminal bahkan mengembangkan stablecoin sendiri yang kebal terhadap pembekuan otoritas. Model ini menghapus ketergantungan pada penerbit terpusat yang biasanya bisa dipaksa memblokir saldo.
Ke depan, FATF menekankan perlunya harmonisasi regulasi dan pertukaran data lintas negara. Tanpa itu, pencucian uang lewat kripto akan terus mengalir. Negara dengan pasar kripto besar seperti Indonesia perlu mempercepat pembentukan satuan tugas khusus untuk melacak aliran dana digital.
Tren stablecoin buatan kriminal juga membutuhkan respons teknis. Pengembang dompet dan bursa harus menyematkan filter intelijen ancaman. Langkah ini penting agar ekosistem lokal tidak menjadi pintu masuk bagi token ilegal yang merugikan ekonomi nasional.