Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, secara tegas membantah tudingan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali menghambat jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui capaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Koster menekankan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret dalam mendukung berbagai agenda strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Denpasar, Sabtu, Koster menjelaskan bahwa Pemprov Bali telah mengalokasikan lahan seluas 7,1 hektare yang diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas SPPG guna mendukung kelancaran program MBG. Ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas tersebut telah direncanakan secara merata di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Bali.
Klarifikasi ini muncul sebagai respons atas aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok massa di Kantor Gubernur Bali pada Selasa (30/6). Dalam aksi tersebut, koordinator lapangan menuntut agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mendukung kebijakan pusat. Koster menanggapi tuntutan tersebut dengan menegaskan bahwa usulan pembangunan SPPG telah diajukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sejak 20 Mei 2025.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menegaskan pemahamannya mengenai tatanan bernegara, di mana pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat. Ia menyayangkan adanya narasi menyesatkan di media sosial yang mempertanyakan komitmen Pemprov Bali. Koster mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terprovokasi oleh pemberitaan yang tidak akurat.
Selain program MBG, Koster juga memaparkan kontribusi nyata Bali dalam mendukung program nasional lainnya, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Untuk Koperasi Merah Putih, Pemprov Bali telah menyiapkan lahan seluas lebih dari 2 hektare yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sementara itu, untuk Sekolah Rakyat di Desa Tulamben, Karangasem, telah disiapkan lahan seluas 5,67 hektare yang pembangunannya kini memasuki tahap akhir.
Sebagai langkah tindak lanjut, Gubernur Koster telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali serta perangkat daerah terkait untuk terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program strategis nasional dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bali, sekaligus membuktikan sinergi yang solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.