Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membantah isu yang beredar di media sosial mengenai penolakan Pemerintah Provinsi Bali terhadap program strategis nasional. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Senin (6/7), Koster mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. Ia menekankan pentingnya mengedepankan akurasi, objektivitas, dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, terutama terkait kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak di wilayah Bali.
Sebagai bukti konkret dukungan tersebut, Pemprov Bali telah menyiapkan lahan seluas 7,1 hektare yang diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fasilitas ini nantinya akan tersebar di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Bali guna memastikan distribusi program MBG berjalan lancar.
Proses koordinasi terkait penyediaan lahan ini sejatinya telah dimulai sejak 20 Mei 2025 melalui komunikasi resmi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Koster menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan program prioritas nasional.
Selain sektor gizi, Pemprov Bali juga telah mengalokasikan lahan seluas lebih dari 2 hektare untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa yang selaras dengan visi pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
Tidak hanya itu, Pemprov Bali juga menyediakan lahan seluas 5,67 hektare di Desa Tulamben, Karangasem, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Koster memastikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tersebut hampir rampung dan kini tengah memasuki tahap persiapan penerimaan siswa baru, sebagai bukti nyata keberlanjutan dukungan Bali terhadap program pemerintah pusat.