Jalur Gaza – Kelompok Hamas secara resmi membantah tuduhan yang dilontarkan pihak militer Israel mengenai dugaan pembangunan kembali kemampuan militer di Jalur Gaza. Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu (5/7), Hamas menegaskan bahwa narasi tersebut hanyalah taktik Israel untuk mencari pembenaran atas kelanjutan agresi militer dan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan bahwa pihaknya bersama faksi-faksi Palestina lainnya tetap memegang teguh komitmen terhadap perjanjian gencatan senjata. Qassem mendesak pihak mediator internasional serta negara-negara penjamin untuk segera bertindak memastikan Israel menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan poin-poin yang telah disepakati untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut.
Ketegangan ini bermula ketika stasiun penyiaran Israel, Kan TV News, merilis laporan yang mengutip pejabat militer Israel. Laporan tersebut menuding bahwa Hamas sedang melakukan mobilisasi besar-besaran, termasuk merekrut pejuang baru, memperbaiki infrastruktur bawah tanah berupa terowongan, serta memproduksi amunisi dan roket dalam skala masif setiap bulannya.
Laporan dari pihak Israel tersebut juga mengindikasikan adanya desakan dari beberapa pejabat militer untuk segera memulai kembali operasi ofensif di Gaza. Mereka menganggap upaya pemulihan infrastruktur yang dilakukan Hamas merupakan ancaman keamanan yang signifikan dan dapat memicu babak baru pertempuran di masa depan.
Perlu diketahui bahwa kesepakatan gencatan senjata antara kedua belah pihak telah berlaku efektif sejak 10 Oktober 2025. Fase awal dari perjanjian ini mencakup pertukaran tahanan, distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza yang terisolasi, serta penarikan mundur pasukan militer Israel dari titik-titik krusial di jalur tersebut.
Lebih lanjut, Amerika Serikat pada pertengahan Januari lalu telah mengumumkan dimulainya fase kedua dari peta jalan perdamaian. Fokus utama dari tahapan ini meliputi proses demiliterisasi Gaza, upaya rekonstruksi bangunan yang hancur, pembentukan pemerintahan transisional, hingga penarikan penuh seluruh pasukan Israel guna menciptakan perdamaian jangka panjang.