Setelah hampir dua dekade memegang kendali atas Jalur Gaza, kelompok Hamas secara resmi mengumumkan pembubaran pemerintahan sipil mereka. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk penyerahan kekuasaan kepada otoritas teknokratis Palestina yang baru, di tengah proses perdamaian yang didukung oleh Amerika Serikat yang hingga kini masih menemui jalan buntu.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ismail al-Thawabta, Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah, di Deir el-Balah pada Senin (6/7/2026). Ia menegaskan bahwa kepala administrasi Hamas, Mohammed al-Farra, telah mengundurkan diri untuk memberikan jalan bagi pembentukan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite teknis yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Para analis menilai bahwa manuver politik ini merupakan upaya Hamas untuk menekan Israel agar segera menghentikan agresi militer dan mencabut blokade di Jalur Gaza. Dengan menyerahkan urusan pemerintahan kepada badan teknokratis, Hamas berharap dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap proses perdamaian, sekaligus mempermudah akses bantuan kemanusiaan internasional yang sangat dibutuhkan warga sipil.
Sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023, lebih dari 73.000 orang dilaporkan tewas di Gaza. Bahkan setelah gencatan senjata yang dimediasi AS disepakati pada Oktober 2025, angka korban jiwa terus bertambah dengan setidaknya 1.005 orang tewas. Situasi di lapangan tetap kritis dengan Israel masih menguasai sekitar 70 persen wilayah Gaza, yang memaksa penduduk untuk berdesakan di area-area yang tersisa.
Dalam transisi ini, Hamas memastikan bahwa staf layanan publik dan teknis akan tetap berada di pos mereka untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Al-Thawabta menekankan bahwa para pegawai tersebut kini siap bekerja di bawah arahan NCAG demi memastikan kelangsungan layanan dasar bagi masyarakat, seperti kesehatan, air bersih, dan distribusi logistik.
Langkah ini dipandang sebagai upaya diplomatik untuk menarik simpati internasional dan mendesak penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza. Meski demikian, efektivitas komite baru ini dalam mengelola wilayah yang porak-poranda akibat perang masih menjadi tantangan besar, mengingat kondisi infrastruktur yang hancur dan krisis kemanusiaan yang terus memburuk setiap harinya.