Pemimpin kelompok Hezbollah, Naim Qassem, secara resmi menolak kerangka perjanjian damai yang baru saja ditandatangani antara Lebanon dan Israel di Washington DC. Qassem mengecam kesepakatan tersebut dengan menyebutnya sebagai tindakan yang memalukan serta bentuk penyerahan kedaulatan negara Lebanon kepada pihak asing. Penolakan ini disampaikan di tengah ketegangan yang terus memuncak di perbatasan selatan Lebanon.
Dalam pernyataan resminya pada hari Sabtu, Qassem menegaskan bahwa Hezbollah tidak akan tunduk pada ketentuan yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata kelompoknya. Bagi Hezbollah, syarat tersebut merupakan poin krusial dalam perjanjian yang dimediasi oleh Amerika Serikat tersebut. Qassem berkomitmen bahwa kelompoknya akan terus menjalankan perlawanan di lapangan guna menghadapi apa yang mereka sebut sebagai pendudukan Israel atas wilayah Lebanon.
Ketegangan semakin diperparah dengan pernyataan dari pejabat tinggi Israel, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang mengisyaratkan bahwa Israel tetap berencana mempertahankan kehadiran militernya di wilayah Lebanon meskipun Hezbollah telah melucuti senjata. Hal ini didasarkan pada argumen mengenai perlunya menciptakan perbatasan yang dapat dipertahankan bagi keamanan Israel, sebuah klaim yang dipandang sebagai ancaman aneksasi oleh pihak Hezbollah.
Analisis terhadap teks perjanjian tersebut menunjukkan bahwa istilah penarikan pasukan tidak tercantum secara eksplisit. Sebaliknya, dokumen tersebut lebih berfokus pada langkah menuju normalisasi hubungan antara kedua negara, termasuk pengakuan hak untuk eksis, pengakhiran status perang secara formal, serta pembentukan saluran komunikasi langsung di bawah pengawasan Amerika Serikat.
Situasi di lapangan tetap memanas meskipun kesepakatan telah diteken. Para pendukung Hezbollah di Beirut turun ke jalan sebagai bentuk protes, melakukan aksi bakar ban dan memblokir akses menuju bandara. Mereka menyuarakan kemarahan atas keberadaan pasukan Israel di tanah Lebanon serta serangan udara yang masih terus dilancarkan oleh militer Israel terhadap kota-kota di wilayah selatan, seperti Markaba dan Nabatieh al-Fawqa.
Di sisi lain, pemerintah Lebanon tampak menunjukkan optimisme terhadap kesepakatan ini sebagai upaya untuk menghentikan permusuhan yang berkepanjangan. Meski Hezbollah tidak dilibatkan dalam proses negosiasi maupun penandatanganan, pemerintah Lebanon berusaha untuk mengambil kendali sebagai negara yang berdaulat dalam menentukan arah kebijakan keamanan nasional demi stabilitas di kawasan Timur Tengah.