Pemimpin kelompok Hizbullah, Naim Qassem, secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap perjanjian kerangka kerja yang baru saja disepakati antara Lebanon dan Israel di Washington. Dalam pernyataannya pada Sabtu (27/6), Qassem menegaskan bahwa kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat tersebut tidak memiliki legitimasi dan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kedaulatan negara Lebanon.
Penandatanganan dokumen kerangka kerja tersebut dilakukan oleh perwakilan dari Lebanon dan Israel pada Jumat (26/6) dengan tujuan utama untuk meredam konflik yang berkepanjangan di kawasan tersebut. Namun, bagi Hizbullah, langkah diplomatik ini dipandang sebagai tindakan yang memalukan dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat Lebanon dalam menentukan nasib kedaulatan wilayahnya sendiri.
Melalui pidato yang disiarkan oleh saluran televisi Al-Manar, Qassem secara tegas menyebut bahwa ketentuan dalam nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat seharusnya menjadi acuan utama dalam penyelesaian konflik. Ia menganggap bahwa apa yang dirumuskan di Washington saat ini hanyalah bentuk penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan yang selama ini dijunjung tinggi oleh kelompoknya.
Salah satu poin krusial yang memicu kemarahan Hizbullah adalah adanya usulan yang menghubungkan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata kelompok tersebut. Qassem menilai usulan ini sangat berbahaya karena telah melanggar 'garis merah' yang selama ini menjadi batasan dalam interaksi militer dan politik di Lebanon, sehingga menolak segala bentuk kompromi yang melibatkan pembatasan kekuatan militer mereka.
Situasi di lapangan pun masih menunjukkan ketidakpastian yang tinggi. Meskipun laporan dari Reuters pada awal Juni sempat mengabarkan adanya kesepakatan gencatan senjata yang efektif sejak 19 Juni, realitas di lapangan berkata lain. Aksi saling serang antara Hizbullah dan militer Israel dilaporkan masih terus berlanjut hingga tanggal 20 Juni, menunjukkan bahwa kesepakatan di atas kertas belum mampu menghentikan kontak senjata.
Di sisi lain, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Eyal Zamir, memberikan respons skeptis terhadap stabilitas perjanjian tersebut. Ia mendeskripsikan kondisi gencatan senjata saat ini sebagai sesuatu yang rapuh. Zamir bahkan telah menginstruksikan pasukannya untuk tetap berada dalam posisi siaga tinggi guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi konflik yang lebih luas di masa depan.