Komisi I DPR RI secara resmi memberikan persetujuan terkait penerimaan hibah satu unit kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia kepada Kementerian Pertahanan RI. Keputusan krusial ini disahkan dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, di Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026, dengan dihadiri Wakil Menteri Pertahanan, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto.
Langkah strategis ini diambil guna memperkuat postur pertahanan maritim Indonesia. Nilai hibah kapal induk tersebut ditaksir mencapai 54.022.426,67 Euro atau setara dengan Rp1,1 triliun. Persetujuan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi TNI Angkatan Laut karena untuk pertama kalinya Indonesia akan mengoperasikan kapal induk dalam jajaran armada tempurnya.
Proses pengadaan ini bermula dari komunikasi diplomatik pertahanan yang intens antara Jakarta dan Roma. Surat dari Representative of The Italian Coordination Committee pada 8 Mei 2026 menjadi pembuka jalan, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kajian teknis mendalam oleh Markas Besar TNI Angkatan Laut pada akhir Mei 2026. Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003, keterlibatan legislatif menjadi syarat mutlak dalam penerimaan hibah luar negeri guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Secara spesifikasi, ITS Giuseppe Garibaldi merupakan kapal induk dengan panjang 180 meter dan lebar 33 meter yang memiliki bobot sesaran sekitar 13.800 ton. Kapal ini ditenagai empat turbin gas LM2500 yang mampu melesatkan kapal hingga kecepatan 30 knot. Dengan kapasitas kru mencapai 550 personel, kapal ini dirancang untuk mendukung operasi pesawat maupun helikopter dengan kemampuan lepas landas vertikal atau jarak pendek (STOVL).
Namun, kehadiran kapal ini membawa tantangan besar bagi doktrin militer Indonesia. Komisi I DPR RI menekankan bahwa memiliki aset canggih tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa adanya kesiapan operasional dan doktrin yang matang. Pihak legislatif menuntut agar Kemhan segera menyusun cetak biru pemanfaatan kapal ini agar tidak sekadar menjadi pajangan, melainkan instrumen aktif dalam menjaga kedaulatan laut nusantara.
Aspek alih teknologi menjadi poin yang paling disoroti. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan momentum ini sebagai ruang belajar bagi para insinyur pertahanan nasional. Keterlibatan industri pertahanan dalam negeri dalam proses pemeliharaan dan integrasi sistem kapal merupakan keharusan agar ketergantungan terhadap pihak asing dapat dikurangi di masa depan.
Bagi TNI, transisi pengoperasian kapal induk memerlukan penyesuaian kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang signifikan. Pengoperasian alutsista kelas berat ini menuntut keahlian teknis yang berbeda dibandingkan kapal perang konvensional yang selama ini dimiliki Indonesia. Program pelatihan intensif bagi kru kapal menjadi agenda mendesak yang harus dieksekusi dalam waktu dekat.
Dari sisi efisiensi, hibah ini dinilai sangat menguntungkan bagi kas negara. Dengan skema hibah, pemerintah dapat memangkas waktu pengadaan yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun jika harus melalui jalur pembelian langsung. Dana yang tersedia nantinya dapat dialokasikan untuk pemeliharaan rutin serta peningkatan kapabilitas sistem persenjataan pendukung lainnya.
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti seluruh catatan dari DPR. Fokus utama pemerintah kini beralih pada kesiapan anggaran operasional jangka panjang agar kapal induk ini tetap memiliki kesiapan tempur yang tinggi di tengah kondisi geografis Indonesia yang menantang.
Kehadiran Giuseppe Garibaldi diharapkan mampu memperkuat diplomasi pertahanan di kawasan regional. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memang membutuhkan kekuatan proyeksi maritim yang mumpuni untuk merespons dinamika keamanan di Laut Natuna Utara maupun perairan strategis lainnya.
Ke depan, proyeksi pemanfaatan kapal ini tidak hanya terbatas pada fungsi tempur. Kapal induk ini juga diproyeksikan berperan vital dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, mengingat fleksibilitasnya dalam membawa helikopter dan perangkat logistik dalam jumlah besar ke wilayah yang sulit dijangkau.
Pada akhirnya, keberhasilan integrasi Giuseppe Garibaldi akan menjadi tolok ukur bagi kemajuan modernisasi alutsista Indonesia. Jika berhasil dikelola dengan baik, ini akan menjadi preseden positif bagi pengadaan alutsista strategis lainnya melalui jalur kerja sama internasional di masa mendatang.