Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania kembali menyalakan sistem pertahanan udara mereka pada pekan ini. Hal itu terjadi setelah Iran melancarkan gelombang serangan yang disebut ditujukan ke instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Serangan tersebut merupakan respons Tehran terhadap bombardir terbaru pasukan AS di pesisir selatan Iran, termasuk Pulau Qeshm dan sekitar kota pelabuhan Bandar Abbas, Sirik, serta Jask. Eskalasi ini memunculkan paradoks bagi sekutu Washington di Timur Tengah: kehadiran militer AS melindungi kota-kota mereka, namun juga menjadikan wilayah tersebut sasaran rudal dan drone Iran.
Ketegangan meningkat kurang sebulan setelah Washington dan Tehran menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menghentikan perang yang pecah pada 28 Februari. Perang itu bermula dari serangan Israel dan AS terhadap Iran. Kedua belah pihak saling menuduh melanggar kesepakatan, dengan titik panas terbaru berada di Selat Hormuz.
Di perairan Oman, Iran menyerang kapal niaga, sementara AS pada Rabu lalu menyatakan menghantam posisi militer Iran yang mengancam pelayaran di Selat Hormuz. Tehran membalas dengan menembakkan rudal dan drone ke basis-basis AS di seberang Teluk. Beberapa di antaranya menerobos wilayah udara negara berdaulat dan menimbulkan korban sipil.
Qatar melaporkan tiga orang terluka, termasuk seorang anak, akibat serpihan intersepsi rudal Iran pada Minggu. Iran mengklaim telah menghancurkan depot bahan bakar di Yordania, fasilitas pemeliharaan helikopter di Bahrain, tangki bahan bakar di Kuwait, serta radar pengawas di Oman. Klaim tersebut belum diverifikasi pihak independen.
Negara-negara Teluk telah mendekade membangun jaringan pertahanan udara berlapis yang menggabungkan sistem buatan AS, Eropa, bahkan Rusia, China, dan Israel. Rentangnya dari interceptor jarak jauh yang mampu menjangkau ancaman di atas 100 kilometer hingga sistem jarak pendek untuk melindungi pangkalan, instalasi minyak, dan area urban.
Bagi pembaca di Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat TNI juga tengah memodernisasi pertahanan udara archipelagonya. Indonesia telah mengoperasikan rudal Mistral buatan Prancis dan sistem portabel sejenis, serta dikabarkan mengevaluasi platform NASAMS untuk perlindungan objek strategis. Namun, kepadatan geografis Teluk yang dikelilingi pangkalan AS membuat tantangan teknisnya berbeda dengan luasnya wilayah udara Indonesia.
Konflik di Selat Hormuz juga berdampak langsung ke ekonomi Indonesia sebagai importir energi. Gangguan pengapalan minyak dapat mengerek harga bahan bakar domestik, sehingga stabilitas sistem pertahanan Teluk menjadi kepentingan tidak langsung bagi konsumen di Tanah Air. Teknologi intersepsi yang handal setidaknya menjaga agar eskalasi tidak meluas ke jalur suplai global.
Simon Mabon, profesor hubungan internasional di Lancaster University, menilai negara-negara Teluk terjebak dilema. "Mereka menjadi target karena hubungan dengan AS, tetapi kehadiran basis itu pula yang memperkecil dampak serangan," ujarnya. Menurutnya, intersepsi membuktikan pertahanan udara AS sangat berharga meski keberadaannya memancing amarah Tehran.
Pandangan serupa disampaikan Bader Mousa Al-Saif, rekan senior Chatham House dan profesor Universitas Kuwait. Ia menyebut negara Teluk mencatat "salah satu tingkat intersepsi tertinggi dalam beberapa bulan terakhir" berkat investasi pada ikatan keamanan dengan Washington. Postur defensif eksemplaris itu lahir dari kombinasi sistem Patriot, THAAD, Barak, hingga NASAMS yang saling melengkapi.
Jika konfrontasi AS-Iran berlanjut menjadi perang panjang, beban operasional sistem pertahanan bakal membengkak. Tiap intersepsi rudal memakan biaya puluhan juta dolar, sehingga negara Teluk mungkin akan mendiversifikasi sumber senjata ke Rusia atau China demi efisiensi. Ketergantungan tunggal pada teknologi Barat perlahan diuji.
Ke depan, penguatan pertahanan udara di kawasan kemungkinan besar diiringi diplomasi untuk menekan Iran agar tidak lagi memasukkan wilayah udara negara ketiga. Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya lapisan pertahanan mandiri dan kemitraan yang tidak membebani posisi netral, seiring ancaman drone di Asia Tenggara yang ikut meningkat.