Pemerintah Jepang secara resmi mengumumkan rencana strategis untuk membantu 10 negara berkembang, termasuk Indonesia dan Vietnam, dalam upaya memerangi maraknya pembajakan konten kreatif seperti manga, anime, dan video gim. Langkah ini diambil sebagai respons atas kerugian masif yang dialami industri kreatif Jepang akibat distribusi ilegal produk-produk tersebut di pasar global.
Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan bahwa dukungan ini akan mencakup penguatan kerangka kerja Undang-Undang Hak Cipta serta penyediaan pelatihan teknis bagi aparat penegak hukum di negara tujuan. Fokus utama program ini adalah memutus rantai distribusi produk palsu serta menekan angka pelanggaran hak kekayaan intelektual yang kian meresahkan.
Berdasarkan data pemerintah Jepang, kerugian akibat pembajakan manga dan anime serta penjualan daring barang-barang berkarakter palsu mencapai angka fantastis sebesar 10,4 triliun yen atau setara Rp1.159 triliun pada tahun lalu. Angka ini menjadi pemicu urgensi bagi Tokyo untuk meningkatkan pengawasan di pasar internasional, terutama di wilayah Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
Sebagai langkah konkret, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) akan mulai melakukan penilaian kebutuhan lokal di negara-negara sasaran mulai Agustus mendatang. Bantuan ini direncanakan akan disalurkan secara penuh pada April 2027, dengan melibatkan pengiriman tenaga ahli hukum, kampanye kesadaran publik, hingga program pertukaran karyawan perusahaan lokal ke Jepang untuk pendalaman materi hak cipta.
Seorang pejabat senior Kemlu Jepang menegaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya melindungi karya kreatif Jepang, tetapi juga memberikan preseden positif bagi negara berkembang untuk membangun ekosistem konten populer mereka sendiri. Dengan perlindungan hak cipta yang lebih ketat, diharapkan industri lokal di Indonesia dapat lebih terlindungi dari praktik plagiarisme dan pembajakan yang merugikan kreator domestik.
Pemerintah Jepang sendiri telah menargetkan peningkatan penjualan industri konten luar negeri hingga 20 triliun yen pada tahun 2033. Untuk mencapai target tersebut, anggaran dukungan tahunan bagi industri konten akan ditingkatkan secara signifikan dari 55 miliar yen menjadi sekitar 100 miliar yen, yang akan mulai diajukan dalam permintaan anggaran tahun fiskal 2027.