Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dilaporkan tetap mempertahankan pandangan positif terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi dengan China. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk China, Abdolreza Rahmani Fazli, dalam sebuah forum keamanan internasional yang diselenggarakan di Beijing pada akhir pekan lalu.
Dalam pernyataannya, Fazli menegaskan bahwa Mojtaba Khamenei akan melanjutkan kebijakan luar negeri yang diwariskan oleh mendiang ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei. Hubungan antara Teheran dan Beijing dinilai tetap menjadi prioritas utama bagi Iran di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah yang sedang mengalami gejolak.
Lebih lanjut, Fazli memberikan sinyal mengenai potensi kebijakan khusus terkait akses logistik di Selat Hormuz. Meskipun Iran berencana untuk menetapkan biaya layanan bagi kapal-kapal yang melintasi perairan strategis tersebut, ia memberikan indikasi bahwa China berpeluang mendapatkan perlakuan istimewa sebagai mitra strategis dan negara sahabat.
Transisi kepemimpinan di Iran terjadi setelah peristiwa tragis yang menimpa Ayatollah Ali Khamenei dalam sebuah serangan udara pada 28 Februari lalu. Peristiwa tersebut bertepatan dengan hari pertama pecahnya konflik bersenjata antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan Israel, yang mengubah peta kekuatan politik di kawasan secara signifikan.
Pihak berwenang di Teheran telah mengonfirmasi bahwa Mojtaba Khamenei turut mengalami luka-luka dalam serangan udara yang sama, yang juga merenggut nyawa istri dan putranya. Meski demikian, pemerintah Iran secara tegas membantah laporan media internasional yang menyebutkan bahwa ia mengalami cacat fisik atau disabilitas akibat insiden tersebut.
Kehadiran Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru kini menjadi sorotan dunia, terutama bagaimana ia akan mengelola stabilitas internal negara sekaligus menjaga aliansi strategis dengan kekuatan besar seperti China. Komitmen Iran untuk mempererat kerja sama dengan Beijing diperkirakan akan menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan sanksi internasional dan ketegangan militer yang sedang berlangsung.