Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menekankan perlunya disiplin ketat terhadap jadwal dan anggaran proyek satelit militer raksasa senilai 10 miliar euro. Peringatan itu disampaikan saat ia mengunjungi pabrik produsen satelit OHB di Bremen pada Selasa (14/7) waktu setempat.
Proyek bernama SATCOMBw4 ditargetkan memberikan kemampuan komunikasi berbasis ruang angkasa yang berdaulat bagi angkatan bersenjata Jerman. Pistorius menilai keterlambatan dalam pengembangan tidak bisa diterima mengingat ancaman keamanan yang semakin nyata di berbagai penjuru dunia.
SATCOMBw4 dirancang menyerupai jaringan Starlink milik SpaceX, namun sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah Jerman. Rencananya, kontrak pembangunan akan diberikan kepada kontraktor sekitar akhir 2026. Konstelasi satelit ini akan terdiri dari sekitar 200 satelit, dengan armada perdana sekitar 40 unit yang diharapkan mulai beroperasi pada 2029.
Kebutuhan akan sistem ini didorong oleh tuntutan kemandirian dalam peringatan dini, pengintaian, deteksi, dan komunikasi di orbit. Menurut Pistorius, Bundeswehr memerlukan kapabilitas tersebut agar dapat melakukan komando dan kendali global secara otonom. Hal ini juga menjadi bagian dari komitmen Jerman terhadap NATO.
Latar belakang strategis proyek ini mencerminkan perubahan postur pertahanan Eropa. Jerman berencana menggelontorkan total 35 miliar euro untuk keamanan luar angkasa hingga 2030. Pistorius memperingatkan bahwa ancaman terhadap satelit sudah menjadi kenyataan, karena banyak negara kini berinvestasi besar-besaran pada kemampuan penangkal luar angkasa secara ofensif.
Bagi Indonesia, langkah Jerman menunjukkan arah baru perlombaan senjata di orbit yang tidak lagi hanya melibatkan Amerika Serikat dan Rusia. Sebagai negara kepulauan terluas, Indonesia memiliki kebutuhan komunikasi militer dan sipil yang sangat besar di wilayah terpencil. Namun, hingga kini kemampuan satelit pertahanan berdaulat masih terbatas.
Satelit SATRIA-1 yang diluncurkan pada 2023 memang meningkatkan akses internet cepat untuk layanan publik, namun fokusnya belum pada keamanan nasional. Sementara itu, TNI masih mengandalkan satelit komersial atau sewa asing untuk komunikasi taktis. Ketergantungan ini berisiko jika terjadi krisis geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
Industri dalam negeri seperti PT Len Industri dan PT Dirgantara Indonesia memiliki potensi mengembangkan subsistem satelit, namun butuh dorongan anggaran dan transfer teknologi. Tren konstelasi satelit kecil berbiaya efektif seperti SATCOMBw4 patut menjadi pelajaran bahwa keamanan ruang angkasa bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan pokok.
"Kita tidak bisa membiarkan penundaan di masa seperti ini," ucap Pistorius di Bremen. Ia menegaskan bahwa Bundeswehr membutuhkan kapabilitas ruang angkasa tersebut demi menjaga kedaulatan komunikasi negara. Pernyataan itu sekaligus menepis keraguan mengenai urgensi proyek di tengah tekanan fiskal Eropa.
Proyek ini melibatkan konsorsium OHB bersama Rheinmetall dan dikabarkan juga Airbus Defence. Namun, muncul kekhawatiran bahwa struktur konsorsium dapat membatasi persaingan harga. Pistorius tidak menyebut detail tender, tetapi ia menekankan bahwa efisiensi harus berjalan beriringan dengan kecepatan.
Ke depan, penandatanganan kontrak pada 2026 akan menjadi titik tolak industri pertahanan Jerman. Jika sesuai jadwal, 40 satelit pertama akan mengorbit pada 2029 dan melengkapi jaringan NATO. Keberhasilan ini dapat memicu negara Eropa lain membangun sistem serupa guna meredam kerentanan terhadap pemutusan layanan satelit komersial.
Di tingkat global, termasuk Indonesia, negara-negara harus menyusun peta jalan keamanan luar angkasa yang jelas. Kolaborasi multilateral dengan mitra seperti Uni Eropa atau Jepang bisa menjadi opsi untuk memangkas biaya riset. Tanpa persiapan, negara berkembang akan semakin tertinggal dalam perlombaan teknologi pertahanan orbit.