Pemerintah Kamboja secara resmi memutuskan untuk membatalkan perayaan Festival Air tahunan yang sedianya akan diselenggarakan di ibu kota Phnom Penh pada 23 hingga 25 November mendatang. Keputusan ini menandai kali kedua secara berturut-turut festival akbar tersebut ditiadakan di pusat pemerintahan Kamboja, sebuah langkah yang cukup mengejutkan bagi masyarakat setempat dan wisatawan.
Surat edaran resmi yang diteken langsung oleh Perdana Menteri Hun Manet menjelaskan bahwa pembatalan ini didasari oleh adanya pergeseran prioritas nasional yang mendesak. Pemerintah Kamboja saat ini tengah memfokuskan sumber daya dan perhatiannya pada penanganan isu perbatasan negara, pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat, serta penyaluran bantuan bagi penduduk yang terdampak pengungsian di berbagai wilayah.
Meskipun rangkaian acara utama di Phnom Penh, yang biasanya dipusatkan di sepanjang Sungai Tonle Sap di depan Istana Kerajaan, resmi ditiadakan, pemerintah memberikan pengecualian bagi perayaan di tingkat provinsi. Masyarakat di daerah tetap diperbolehkan menyelenggarakan perayaan sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal masing-masing, selama tetap menjaga ketertiban dan keamanan.
Dalam surat edaran yang sama, pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan libur nasional selama tiga hari bagi seluruh pegawai negeri sipil maupun karyawan sektor swasta tetap berlaku sesuai jadwal semula. Keputusan ini diambil agar masyarakat tetap dapat menikmati waktu luang bersama keluarga, meskipun tanpa adanya kemeriahan festival perahu yang biasanya menyedot perhatian publik.
Festival Air sendiri dikenal sebagai salah satu perayaan budaya terbesar dan paling dinanti di Kamboja. Acara ini biasanya menarik ratusan ribu orang dari berbagai provinsi untuk berkumpul di Phnom Penh guna menyaksikan perlombaan perahu tradisional atau regatta, yang menjadi simbol kejayaan sejarah maritim Kamboja di masa lalu.
Keputusan pembatalan ini tentu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokal di Phnom Penh. Namun, pemerintah menegaskan bahwa prioritas pada stabilitas nasional dan kesejahteraan penduduk yang mengungsi menjadi pertimbangan utama di balik kebijakan yang berat ini, demi memastikan keamanan dan stabilitas jangka panjang bagi seluruh warga negara.