Pemerintah Kanada mengumumkan rencana langkah balasan terhadap tarif baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menandai eskalasi baru dalam perang dagang antara dua sekutu lama. Langkah ini diumumkan setelah gagalnya negosiasi pada akhir pekan sebelumnya untuk mencegah pemberlakuan tarif sebesar 50 persen terhadap sejumlah produk kanada. Menteri dan pejabat Kanada akan menggelar konferensi pers di Ottawa untuk menjelaskan kebijakan yang akan diterapkan guna melindungi pekerja dan industri dalam negeri.
Trump mengancam akan menggandakan tarif terhadap mobil Kanada menjadi 50 persen mulai tahun depan, sementara mobil kanada saat ini sudah dikenai tarif 25 persen untuk komponen luar Amerika Utara. Produk baja yang masuk AS juga dikenai tarif 50 persen. Ottawa menyiapkan rencana pembalasan yang menargetkan sektor baja, susu, peralatan pertanian, kertas, dan elektronik AS mulai 8 September.
Perdana Menteri Mark Carney menolak kesepakatan yang ditawarkan Washington karena dianggap merugikan Kanada. Ia menyatakan bahwa tujuan negosiasi selalu untuk mendapatkan kesepakatan terbaik bagi warga Kanada, bukan sekadar menghapus konflik dagang. Carney menuduh pihak AS berupaya melemahkan industri utama Kanada termasuk otomotif, baja, dan aluminium melalui persyaratan yang tidak adil.
Kendati demikian, dukungan publik terhadap keputusan Carney cukup kuat. Survei Angus Reid Institute menunjukkan tiga dari empat warga Kanada mendukung keputusan pemerintah untuk keluar dari negosiasi. Namun, sekitar dua dari lima warga tetap khawatir akan dampaknya pada lapangan kerja.
Di sisi lain, Wakil Presiden AS JD Vance menyalahkan Kanada atas kegagalan negosiasi, mengatakan bahwa Ottawa mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal di akhir pembicaraan. Trump sendiri kembali menyerang dengan menyebut Kanada telah menipu AS selama bertahun-tahun dan menegaskan bahwa AS tidak membutuhkan Kanada.
Hubungan dagang keduanya semakin tegang meski saling ketergantungan erat. Sebanyak 70 persen ekspor Kanada ditujukan ke AS, sementara bagi AS, Kanada adalah mitra dagang barang terbesar kedua setelah Meksiko. Tarif terbaru AS mempengaruhi sekitar 5,5 persen barang kanada yang masuk ke pasar AS, dengan nilai sekitar US$20 miliar.
Perang dagang ini juga memicu kemungkinan sanksi tambahan dari pemerintah daerah Kanada. Perdana Menteri Ontario Doug Ford mengancam akan meninjau kembali biaya tambahan terhadap ekspor listrik ke AS, mengingat Ontario pernah memberlakukan biaya 25 persen terhadap ekspor listrik ke tiga negara bagian AS pada gilirannya.
Situasi ini semakin rumit ketika dikaitkan dengan revisi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (USMCA). Trump menyatakan tidak ingin memperpanjang perjanjang tersebut dalam bentuk yang berlaku saat ini, sementara pernyataannya yang berulang kali menyebut Kanada sebagai bagian AS semakin membesarkan ketegangan diplomatik.
Bagi Indonesia, dinamika ini penting untuk diwaspadai karena ketergantungan ekspor ke pasar global dan potensi dampaknya pada pasokan bahan baku impor. Sejumlah komoditas ekspor Indonesia seperti nikel, tembakau, dan produk pertanian juga berada di bawah ancaman proteksionisme AS. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat diplomasi dagang dan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi risiko serupa.
Analis ekonomi menilai eskalasi ini bisa memicu ketidakpastian pasar global yang lebih luas. Jika konflik berlanjut, tekanan inflasi dan ketidakpastian investasi akan menjadi risiko nyata bagi ekonomi terbuka seperti Indonesia. Di sisi lain, peluang bisa muncul bagi negara-negara ASEAN untuk mengisi kekosongan pasokan bila AS memutuskan mengurangi ketergantungan pada Kanada.
Pemerintah Kanada menegaskan komitmennya tetap pada diplomasi damai dan hukum internasional. Namun, sifat retorika Trump yang konfrontatif dan ancaman proteksionisme AS menunjukkan tren global yang semakin menguntungkan kepentuan nasional dan politik domestik. Ini menjadi pelajaran penting bagi negara-negara berkembang untuk tidak bergantung berlebihan pada satu pasar ekspor utama.
Ke depan, pengamat menilai tekanan dagang ini akan terus berlanjut hingga ada pemilihan presiden AS yang baru. Sehingga Kanada dan negara-negara lain perlu memperkuat kemitraan dagang alternatif, termasuk dengan blok ekonomi ASEAN dan Uni Eropa. Sementara itu, pasar saham global dan nilai tukar kemungkinan akan tetap volatil selama konflik belum terselesaikan.