Kehadiran Giuseppe Garibaldi di perairan Indonesia tidak sekadar penambahan aset, melainkan lompatan doktrinal bagi TNI AL. Selama ini, kekuatan proyeksi udara dari laut hanya bersandar pada helikopter di kapal pengantarudara (LPD) atau land-based aircraft. Garibaldi mengubah paradigma itu dengan kemampuan mengoperasikan jet tempur V/STOL seperti AV-8B Harrier II dan helikopter berat secara simultan, memperluas jangkauan tempur hingga ratusan mil laut dari pangkalan darat.
Kapal yang diluncurkan 1983 dan dikomisikan 1985 ini memiliki displasemen penuh 13.850 ton, panjang 180 meter, dan lebar 33 meter. Ditenagai empat turbin gas General Electric LM2500, Garibaldi mampu melaju 30 knot dan menjelajah 7.000 mil laut pada kecepatan 20 knot. Desain dek penerbangan dengan ski-jump di ujung muka memungkinkan operasi kendaraan udara lepas landas pendek, keunggulan yang tidak dimiliki KRI dr. Soeharso atau KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat.
Latar belakang pengadaan ini bermula dari kebutuhan mendesak memperkuat postur pertahanan maritim di kawasan timur Indonesia. Kawasan Natuna, Maluku, hingga Papua membutuhkan kehadiran udara yang responsif tanpa bergantung sepenuhnya pada landasan darat yang terpencil dan rentan. Pemerintah Italia menawarkan Garibaldi sebagai hibah pada awal 2025, setelah evaluasi menunjukkan kapal masih layak operasi dengan modernisasi sistem manajemen pertempuran, radar survei udara, dan sistem komunikasi terintegrasi.
Biaya retrofit menjadi perdebatan publik sejak diketahui estimasinya Rp7,2 triliun hingga Rp16,8 triliun. Angka ini mencakup penggantian sistem propulsor yang sudah melewati masa pakai desain, perbaikan struktur kasar, serta integrasi sistem senjata dan sensor standar NATO ke arsitektur TNI AL. Kritikus menilai biaya mendekati pembelian kapal baru tipe Juan Carlos I atau Dokdo-class Korea Selatan. Namun, Kemhan berargumen hibah menghemat biaya akuisisi badan kapal (hull) yang paling mahal, sementara retrofit dilakukan bertahap sesuai APBN.
Dampak operasionalnya signifikan bagi keseimbangan regional. Dengan Garibaldi, Indonesia memiliki platform yang bisa mendukung operasi non-perang seperti bantuan kemanusiaan (HADR) di wilayah bencana dengan kapasitas penerbangan 24 jam, sekaligus menempatkan deterrensi kredibel di Laut Natuna. Kapal ini juga menjadi mother ship bagi grup tugas (task group) yang terdiri dari fregat tipe Martadinata, korvet tipe Bung Tomo, dan kapal logistik, menciptakan grup tempur berpusat pada kapal induk (carrier strike group) pertama dalam sejarah TNI AL.
Tantangan utama bukan pada perangkat keras, melainkan sumber daya manusia. TNI AL belum memiliki pilot jet V/STOL, kru dek penerbangan, maupun teknisi avionik untuk platform ini. Program pelatihan sudah disepakati dengan Marina Militare Italia, mencakup kursus di Taranto dan Grottaglie sebelum kapal berlayar. Sementara itu, TNI AU akan terlibat dalam pengelolaan aset udara, memerlukan tata kelola joint operation yang belum pernah diuji skala penuh.
Marsekal Muda TNI Hendrikus Haris Haryanto, Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan, menegaskan saat rapat dengan Komisi I DPR pada 20 Juli lalu bahwa Garibaldi bukan solusi instan. "Ini awal mula pembentukan kapabilitas aviasi maritim. Kita belajar mengoperasikan, memelihara, dan mengintegrasikannya ke doktrin tempur gabungan," ujarnya. Ia menambah, evaluasi operasional lima tahun pertama akan menentukan apakah Indonesia butuh kapal induk kedua, baik hibah maupun pembangunan baru.
Di sisi industri pertahanan, proyek ini membuka peluang transfer teknologi. PT PAL Indonesia ditunjuk sebagai kontraktor utama retrofit di Surabaya, melibatkan puluhan vendor lokal untuk sistem pipa, kelistrikan, dan interior. Kementerian Pertahanan menargetkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 30 persen pada tahap modernisasi, mendorong kemandirian perbaikan kapal besar di masa depan.
Sementara itu, komunitas maritim mengawasi aspek hukum laut. Status Garibaldi sebagai kapal perang (warship) di bawah bendera Indonesia memerlukan ratifikasi DPR sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Proses ini berlangsung sejajar persiapan teknis, dengan target pelayaran perdana dari Taranto ke Surabaya pada akhir September 2026, mengikuti rute Mediterania–Suez–Laut Merah–Laut Arab–Selat Malaka.
Ke depan, Garibaldi akan menjadi uji coba nyata kemampuan Indonesia mengelola aset strategis kompleks. Keberhasilan retrofit, kesiapan personel, dan integrasi doktrin akan menentukan apakah kapal ini menjadi force multiplier atau beban anggaran. Bagi pengamat pertahanan, kedatangan Garibaldi bukan akhir perjalanan, melainkan titik nol era baru kekuatan maritim Indonesia yang selama ini hanya bermimpi memiliki sayap di laut.