Penyelidikan nasional terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Inggris mengungkap fakta mencengangkan mengenai sistem perlindungan tenaga kesehatan. Laporan yang dipimpin oleh Baroness Hallett menyatakan bahwa ketidakcukupan alat pelindung diri (APD) telah mempertaruhkan nyawa staf layanan kesehatan nasional (NHS) serta pasien selama masa krisis.
Kerugian finansial yang ditanggung negara pun terbilang masif. Pemerintah Inggris menggelontorkan total 14,9 miliar poundsterling untuk pengadaan APD, namun 9,9 miliar poundsterling di antaranya terbuang sia-sia akibat pembelian yang terburu-buru dan tidak terukur. Jika ditambah dengan tes mandiri dan ventilator, total belanja pemerintah antara Januari 2020 hingga Juni 2022 melampaui 42 miliar poundsterling.
Kondisi darurat tersebut sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal. Stok cadangan darurat APD Inggris yang seharusnya cukup untuk 15 minggu sebelum harus diisi ulang, ternyata telah menipis pada akhir Maret 2020 seiring melonjaknya permintaan rumah sakit. Laporan inquiry mencatat hanya sepertiga dari masker yang tersimpan di gudang cadangan Inggris yang benar-benar layak pakai.
Skotlandia bahkan tercatat tidak memiliki persediaan masker respirator tingkat tinggi yang esensial untuk operasional rumah sakit. Sementara itu, pemerintah saat itu menyerahkan tanggung jawab pengadaan APD kepada panti jompo, klinik dokter umum, dan apotek secara mandiri. Kebijakan ini dikritik sebagai kegagalan perencanaan yang fatal di tengah situasi global yang berlomba memperebutkan pasokan terbatas.
Akar masalahnya terletak pada rencana kontingensi yang tidak pernah diuji coba terhadap tekanan ekstrem. Pejabat dan menteri terpaksa melakukan improvisasi, membangun sistem pengadaan dan distribusi darurat hanya dalam hitungan hari. Ketika pandemi melanda, Inggris memasuki persaingan global tanpa kesiapan matang, sehingga stok masker, gaun medis, dan sarung tangan berada dalam kondisi memprihatinkan.
Bagi Indonesia, temuan ini menyoroti kerentanan rantai pasok kesehatan yang juga dialami saat awal pandemi 2020. Ketergantungan pada impor APD membuat harga masker dan alat kesehatan lainnya meroket, sementara upaya produsen tekstil lokal untuk beralih fungsi membutuhkan waktu dan standarisasi ketat. Pengalaman Inggris membuktikan bahwa negara dengan sistem kesehatan maju pun bisa lumpuh jika tidak ada strategi industri domestik yang tangguh.
Di sektor teknologi kesehatan, insiden ini menekankan urgensi digitalisasi dan kalibrasi permintaan secara presisi. Sistem yang lebih baik seharusnya mampu memprediksi kebutuhan serta mendistribusikan APD secara adil tanpa pemborosan. Indonesia telah mulai mengembangkan industri alat kesehatan dalam negeri melalui insentif dan e-katalog, namun penguatan stok strategis di gudang nasional masih kerap terkendala anggaran dan manajemen risiko.
Persoalan “VIP lane” atau jalur prioritas dalam pengadaan yang diterapkan Inggris relevan sebagai pelajaran tata kelola. Jalur yang memberi kemudahan bagi penawaran APD dari rekomendasi politikus tersebut mengikis kepercayaan publik. Kendati tidak ditemukan bukti nepotisme dalam kontrak final, kebijakan ini menciptakan kesan ketidakadilan yang merugikan sentimen masyarakat saat krisis.
Baroness Hallett secara tegas menyebut jalur prioritas tinggi tersebut sebagai upaya prioritas yang salah sasaran dan tidak boleh diulangi. “Lebih baik membeli terlalu banyak APD daripada terlalu sedikit di masa pandemi, namun jelas akan lebih baik jika pasokan dikalibrasi lebih dekat dengan permintaan,” tulis laporan tersebut. Mantan Menteri Kabinet Michael Gove di media sosial X menolak tuduhan korupsi sebagai omong kosong tak berdasar, meski ia mengakui kesalahan jujur dalam prosesnya.
Kasus kontrak perusahaan PPE Medpro senilai lebih dari 200 juta poundsterling turut menyita perhatian inquiry. Perusahaan yang dikaitkan dengan pengusaha Doug Barrowman dan Baroness Michelle Mone tersebut membantah segala pelanggaran. Mengingat penyelidikan kriminal oleh National Crime Agency (NCA) masih berjalan, sebagian temuan terkait perusahaan ini ditarik dari publikasi hingga proses hukum selesai.
Laporan tersebut memuat rekomendasi konkret untuk membenahi sistem sebelum pandemi berikutnya tiba. Di antaranya adalah pembaruan menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan darurat dan pembentukan strategi industri domestik yang memposisikan peralatan kesehatan sebagai aset strategis negara. Peningkatan kondisi gudang cadangan raksasa di Merseyside juga menjadi prioritas agar stok tidak kembali kedaluwarsa.
Juru bicara Perdana Menteri Inggris menyatakan laporan tersebut merupakan bacaan yang berat, namun pemerintah berkomitmen menyerap pelajaran dari inquiry tersebut. Transisi dari sekadar penyediaan barang ke penguatan infrastruktur kesehatan nasional menjadi kunci agar kelalaian birokrasi tidak lagi memakan korban manusia dan anggaran negara di masa depan.