Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Jumat (28/8). Acara ini menjadi tahap kedua setelah Batch I, dengan cakupan penilaian yang diperluas melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan apresiasi ini bukan sekadar pemberian trofi, melainkan instrumen untuk mendorong inovasi dan praktik baik di tingkat daerah. Menurutnya, banyak kepala daerah yang menunjukkan kreativitas dan komitmen nyata untuk meningkatkan kualitas hidup warga. "Selamat kepada rekan-rekan yang mendapat penghargaan dan bagi yang belum beruntung masih ada Batch III," ujar Tito.
Latar belakang perluasan kategori penilaian tidak terlepas dari realitas backlog perumahan yang masih masif. Tito mengakui APBN dan APBD tidak akan mampu menyelesaikan kebutuhan 30 juta kepala keluarga yang belum memiliki rumah layak. Peran strategis Pemda terletak pada penciptaan ekosistem yang ramah investor — mulai dari kemudahan perizinan hingga dukungan bagi pengembang properti. "Pemerintah hanya bisa memberikan stimulus, tapi dorongan terbesarnya adalah para pengusaha," tegasnya.
Di sektor kesehatan, penilaian difokuskan pada akses dan kualitas layanan. Provinsi Bali dan DKI Jakarta unggul di tingkat provinsi, sementara Kabupaten Rembang, Bantul, dan Klungkung memimpin di tingkat kabupaten. Kota Mojokerto, Tegal, dan Surabaya menjadi peraih di tingkat kota. Pemenang ini menunjukkan bahwa kapasitas fasilitas dan tenaga medis di daerah mulai merata, meski tantangan distribusi spesialis tetap ada.
Bidang pendidikan menempatkan DI Yogyakarta dan Bali di puncak tingkat provinsi. Kabupaten Ponorogo, Kulon Progo, dan Magetan serta Kota Salatiga, Blitar, dan Madiun mengikuti di level kabupaten dan kota. Pencapaian ini mencerminkan komitmen daerah dalam mengejar angka partisipasi sekolah dan mengurangi putus sekolah, terutama di wilayah pedalaman.
Pengelolaan sampah dan lingkungan asri menjadi kategori yang paling kompetitif. Jawa Timur dan Jawa Tengah unggul di tingkat provinsi. Di level kabupaten, Wonosobo, Sidoarjo, dan Ciamis menunjukkan inovasi bank sampah dan pengelolaan 3R (reduce, reuse, recycle). Kota Malang, Blitar, dan Surabaya membuktikan bahwa kota metropolitan bisa bersih dengan partisipasi masyarakat aktif.
Kota Surabaya muncul sebagai pemenang paling konsisten dengan meraih tiga kategori sekaligus: implementasi 3 juta rumah, kesehatan, dan lingkungan asri. Keberhasilan ini tidak instan — ibukota Jawa Timur telah membangun sistem perizinan terintegrasi, klinik pratama di setiap kelurahan, dan program Surabaya Bebas Sampah berbasis ekonomi sirkular sejak beberapa tahun lalu.
Di sisi lain, Provinsi Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia justru unggul di kesehatan dan pendidikan, bukan lingkungan. Hal ini menarik karena menunjukkan prioritas Pemprov Bali pada modal manusia di tengah tekanan overtourism. Program Bali Sehat dan Bali Cerdas menjadi bukti bahwa daerah wisata bisa seimbang antara ekonomi dan kesejahteraan warga.
Keterlibatan Kementerian PKP dalam penilaian perumahan menandai pergulatan kebijakan: Pemda tidak lagi dinilai hanya dari realisasi bangunan, tapi dari kebijakan yang menciptakan pasokan lahan terjangkau dan insentif bagi pengembang menargetkan segmen menengah-bawah. Kabupaten Banyuwangi, Kuningan, dan Madiun serta Kota Bogor, Surabaya, dan Cilegon membuktikan daerah non-metropolitan bisa jadi lokomotif penyediaan rumah.
Analisis lebih lanjut menunjukkan pola: pemenang cenderung berasal dari daerah dengan kepemimpinan stabil (bupati/walikota dua periode) dan aparatur yang profesional. Inovasi seperti aplikasi pelayanan terpadu, one-stop service perizinan, dan monitoring real-time jadi denominasi umum. Ini menjawab kritik lama soal birokrasi daerah yang lambat.
Batch III yang dijadwalkan akan datang memperluas ruang bagi Pemda lain untuk mengejar standar yang sama. Tito berharap kompetisi sehat ini menciptakan "race to the top" — bukan race to the bottom lewat populisme jangka pendek. Tantangannya, bagaimana memastikan apresiasi ini tidak jadi ritual tahunan tapi benar-benar memicu replikasi praktik baik lintas daerah.
Bagi masyarakat, daftar pemenang ini jadi referensi: di mana akses rumah terjangkau paling realistis, rumah sakit paling responsif, sekolah paling berkualitas, dan lingkungan paling sehat. Data ini seharusnya dipublikasikan dalam format yang mudah diakses warga, bukan hanya tersimpan di laporan resmi. Transparansi itulah yang akan mengubah apresiasi dari simbolik jadi substansial.