Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, menegaskan bahwa inspeksi terhadap fasilitas nuklir di Iran akan segera dilaksanakan. Pernyataan ini muncul menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang secara eksplisit menyatakan bahwa aktivitas nuklir yang melibatkan material terkait harus berada di bawah pengawasan ketat badan pengawas nuklir PBB tersebut.
Dalam kunjungannya ke Jepang pada Rabu lalu, Grossi menjelaskan bahwa detail mengenai waktu dan lokasi inspeksi saat ini tengah didiskusikan bersama pemerintah Iran. Meskipun jadwal pastinya belum ditentukan, Grossi meyakinkan bahwa proses pengawasan ini merupakan langkah krusial yang tidak dapat dihindari demi memastikan kepatuhan standar keamanan nuklir internasional.
Di sisi lain, respons dari pihak Teheran menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyatakan melalui platform media sosial X bahwa akses bagi inspektur PBB ke fasilitas nuklir yang sempat diserang hanya akan diputuskan dalam kerangka kesepakatan final dengan Amerika Serikat. Menurutnya, hal ini sangat bergantung pada tindakan nyata pihak lawan dalam mencabut seluruh sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Iran.
Pernyataan Iran ini kontras dengan narasi yang dibangun oleh pihak Barat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, sebelumnya menegaskan bahwa belum ada jadwal yang jelas terkait pemeriksaan fasilitas nuklir yang terdampak konflik. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memberikan tanggapan santai dengan menyatakan bahwa inspektur memang akan dikirim ke Iran, namun tidak ada urgensi mendesak untuk segera melakukannya.
Ketegangan diplomatik ini berakar dari dinamika panjang antara Iran dan komunitas internasional. Pasca perang 12 hari yang melibatkan AS dan Israel tahun lalu, Iran sempat menangguhkan kerja sama dengan IAEA pada Juli. Namun, kesepakatan baru yang tercapai pada September memberikan celah bagi kembalinya inspektur ke beberapa lokasi, meski akses ke situs yang dibom tetap menjadi titik debat yang alot.
Di luar isu nuklir, pemerintah Iran melalui Presiden Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa program rudal balistik mereka adalah ranah kedaulatan yang tidak akan dinegosiasikan. Kondisi ini menciptakan tantangan kompleks dalam perundingan 60 hari yang kini sedang berlangsung, di mana kedua belah pihak mencoba mengurai simpul permasalahan utama terkait program pengayaan uranium Iran.