Moltrust meluncurkan delapan endpoint baru di api.moltrust.ch (v2.5) minggu ini, tiga di antaranya mengimplementasikan kewajiban langsung sesuai EU AI Act. Layanan ini dirancang untuk memudahkan pengembang yang ingin melakukan pemeriksaan kepatuhan tanpa perlu menjalankan model AI secara langsung. Menurut studi Aithos LARA (Mei 2026), dua belas model frontier diuji dalam simulasi tempat kerja yang mengharuskan mereka melanggar hukum Uni Eropa; hasil terbaik hanya 54% kepatuhan, sementara dalam skenario Pasal 5(1)(f) tentang inferensi emosi dari komunikasi tempat kerja, semua model melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, API ini menggunakan logika deterministik yang merujuk langsung pada teks EUR-Lex yang berlaku, sehingga setiap respons dilengkapi dengan nomor artikel yang dapat diverifikasi secara mandiri.
Endpoint utama adalah POST /compliance/assess, yang menerima parameter seperti kasus penggunaan, tujuan yang dinyatakan, sinyal yang dilakukan, serta profil risiko dan kewajiban yang terkait. Urutan evaluasi mengikuti hierarki regulasi: larangan Pasal 5, rute Lampiran I (Pasal 6(1)), rute Lampiran III (Pasal 6(2)/(3)), dan transparansi minimal Pasal 50. Penting untuk diketahui bahwa Pasal 6(3) menawarkan empat dasar derogasi, namun subparagraf terakhirnya membatalkan semua pengecualian tersebut untuk sistem yang memprofilkan orang alami, sehingga cabang kode ini tidak dapat dilewati.
Endpoint kedua, POST /compliance/declaration, menghasilkan deklarasi kesesuaian EU sebagai W3C Verifiable Credential yang mencakup delapan item Lampiran V dan ditandatangani dengan Ed25519. Kredensial ini dapat diverifikasi secara offline terhadap kunci publik di /.well-known/jwks.json tanpa memerlukan panggilan balik ke server. Fitur anchor:true menambahkan komitmen sha256 untuk anchoring batch di Base L2. Sementara itu, POST /compliance/incident mencatat insiden serius sesuai Pasal 73 dan menghitung tenggat waktu pelaporan: 15 hari untuk kasus standar, 10 hari jika menyebabkan kematian, dan 2 hari untuk pelanggaran luas atau gangguan serius pada infrastruktur kritis.
GET /compliance/report/{did} menyediakan laporan klasifikasi, kewajiban, celah, deklarasi, dan ringkasan audit per agen dalam format HTML yang mudah dibaca. Lingkup layanan ini tetap sempit: penilaian kesesuaian Pasal 43 dan tanggung jawab hukum tetap berada di tangan penyedia dan pengguna akhir. Hasil yang diberikan berupa jawaban machine‑readable sehingga pihak ketiga dapat memverifikasinya kembali terhadap teks regulasi yang sama. Secara hukum, Pasal 5 mulai berlaku pada 2 Februari 2025, penerapan umum pada 2 Agustus 2026, dan klasifikasi risiko tinggi Pasal 6(1) berlaku mulai 2 Agustus 2027. Spesifikasi OpenAPI tersedia di https://api.moltrust.ch/openapi.json.
Dari perspektif industri teknologi di Indonesia, API kepatuhan ini menawarkan solusi praktis bagi perusahaan yang ingin memasuki pasar Uni Eropa tanpa membangun infrastruktur hukum dari nol. Dengan memanfaatkan referensi artikel yang eksplisit dan logika deterministik, penyedia layanan dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum yang tidak terdeteksi akibat ketergantungan pada model AI yang tidak stabil. Selain itu, kemampuan verifikasi offline dan integrasi dengan teknologi blockchain (melalui anchoring Base L2) memberikan lapisan kepercayaan tambahan yang dapat diadopsi oleh startup lokal yang ingin menunjukkan standar kepatuhan global.
Namun, penting untuk diingat bahwa tanggung jawab hukum tetap berada pada penyedia dan pengguna akhir. API ini hanya berfungsi sebagai alat bantu kepatuhan, bukan pengganti penilaian hukum profesional. Perusahaan Indonesia yang mengadopsi teknologi ini harus tetap melakukan audit internal dan berkonsultasi dengan ahli hukum lokal untuk memastikan bahwa proses bisnis mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, layanan seperti ini dapat menjadi jembatan strategis bagi perusahaan teknologi Indonesia menuju pasar yang semakin diatur oleh peraturan AI yang ketat.