Israel dan Lebanon resmi menandatangani kerangka perjanjian di Washington, Amerika Serikat, pada Jumat lalu, yang menandai upaya diplomatik baru untuk meredakan ketegangan yang telah berlangsung lama. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menggambarkan kesepakatan ini sebagai langkah awal yang krusial, meskipun ia mengakui bahwa tantangan besar masih membentang di depan. Perjanjian trilateral yang dimediasi oleh AS ini diharapkan menjadi fondasi bagi proses perdamaian yang lebih berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.
Fokus utama dari kerangka kerja ini adalah memulihkan kedaulatan Lebanon secara bertahap. Menurut pernyataan resmi Rubio, kesepakatan tersebut mencakup proses terstruktur untuk melucuti senjata kelompok Hezbollah serta membongkar infrastruktur militer mereka. Di sisi lain, Israel diberikan jaminan keamanan untuk memungkinkan warga negaranya kembali ke wilayah perbatasan setelah ancaman dari kelompok militan tersebut dinilai telah berakhir secara signifikan.
Sebagai bagian dari implementasi, dibentuklah Kelompok Koordinasi Militer trilateral. Kelompok ini bertugas mengawasi jalannya kesepakatan di lapangan serta memfasilitasi komunikasi antara kedua negara yang secara teknis masih dalam kondisi perang. Meski demikian, detail teknis mengenai penarikan pasukan Israel dari wilayah pendudukan di Lebanon selatan masih menjadi perdebatan intens, mengingat Israel tetap mempertahankan kehadirannya di wilayah tersebut hingga saat ini.
Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, menekankan melalui media sosial bahwa esensi dari perjanjian ini adalah penarikan penuh pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon. Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini harus sejalan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut otoritas penuh militer Lebanon atas seluruh wilayah negaranya. Hal ini mencerminkan tantangan diplomatik yang kompleks dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan Israel dan kedaulatan Lebanon.
Di lapangan, situasi tetap belum menentu. Laporan media seperti Haaretz dan Axios sempat menyebutkan rencana pilot proyek penarikan pasukan Israel dari zona militer tertentu di selatan Lebanon, namun klaim ini langsung dibantah oleh pejabat dari kedua belah pihak. Ketidakpastian ini diperburuk dengan fakta bahwa Israel terus melancarkan serangan udara di berbagai wilayah Lebanon, termasuk Beirut dan Lembah Bekaa, dengan dalih menargetkan posisi Hezbollah.
Sejak konflik meningkat pada Oktober 2023, lebih dari 4.000 nyawa telah melayang di Lebanon akibat eskalasi militer yang intens. Meskipun kerangka perjanjian ini memberikan secercah harapan bagi gencatan senjata, banyak pengamat menilai bahwa implementasi di lapangan akan sangat bergantung pada komitmen kedua pihak untuk menahan diri. Dunia internasional kini memantau dengan cermat apakah inisiatif Washington ini mampu menghentikan siklus kekerasan yang telah melumpuhkan kawasan tersebut.